Penyuluhan Hukum Dosen Fakultas Hukum UGM di Kecamatan Ngaglik

Penyuluhan Hukum 1 Oktober _foto 2

Penyuluhan Hukum Dosen FH UGM di Kecamatan Ngaglik

Senin, 1 Oktober 2018, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) memulai rangkaian Penyuluhan Hukum Dosen FH UGM. Rangkaian Penyuluhan Hukum tersebut diselenggarakan mulai tanggal 1 Oktober 2018 hingga 12 Oktober 2018 di wilayah Kecamatan Ngaglik, Sleman.  Setiap pertemuannya akan dihadiri oleh 4 hingga 6 orang Dosen FH UGM sebagai narasumber. Tema yang akan dibawakan pada tiap pertemuannya bermaca-macam, yakni Hukum Pidana, Hukum Waris, Hukum Agraria, Hukum lingkungan, perlindungan perempuan dan anak,  peran perlindungan masyarakat dalam pemilu, menjaga ketertiban umum, dan materi hukum lainnya.

Hari pertama dari rangkaian ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Ngaglik dengan mendatangkan 4 orang narasumber, yakni Joko Setiono, S.H., M.Hum., Ninik Darmini, S.H., M.Hum., Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M. Si., dan Sartika Intaning Pradhani, S.H.,M.H, serta didampingi oleh staf PKBH, Fitri Isni Ridha. Materi yang dibawakan oleh narasumber ialah perlindungan perempuan dan anak, Hukum Waris, Hukum Perkawinan, dan materi hukum lainnya. Peserta yang hadir pada pertemuan ini kurang dan lebih berjumlah 50 orang yang terdiri dari ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Ngaglik.

Pak Joko Setiono selaku pembicara pertama memaparkan mengenai keberadaan norma yang ada di masyarakat dan perannya. Norma tersebut ialah norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ia menekankan pada keberadaan norma hukum yang bersifat memaksa demi terwujudnya ketenteraman di masyarakat.  Ia juga memaparkan beberapa contoh kasus hukum yang pernah terjadi dalam bidang hukum perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas penjelasan Pak Joko Setiono, peserta penyuluhan hukum pun mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab bergilir oleh narasumber lain. Usai pelaksanaan sesi tanya jawab, kegiatan ini pun ditutup oleh Ibu Sekretaris Camat Ngaglik dan Pak Joko. Pada akhir sesi, Pak Joko menginformasikan mengenai keberadaan PKBH FH UGM yang dapat didatangi secara gratis untuk mendapatkan pengetahuan seputar permasalahan hukum yang dialami masyarakat. (Fitri)

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top