Penyuluhan Hukum Departemen Hukum Islam “ Status Anak dan Persoalan Hukumnya di Indonesia “

Penyuluhan Hukum seri keempat yang merupakan hasil kerja sama antara Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum UGM dan Pengadilan Agama Sleman berhasil diselenggarakan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan tema Status Anak dan Persoalan Hukumnya di Indonesia. Dalam kegiatan penyuluhan hukum seri keempat ini dihadiri sebanyak 96 orang dari berbagai kalangan secara virtual dan pada kesempatan ini pula sebagai narasumber hadir Dr. Hartini, S.H., M.Si. (Dosen Departemen Hukum Islam FH UGM) dan Juharni, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Sleman).

Materi pertama dibawakan oleh Dr. Hartini, S.H., M.Si. dengan menyampaikan beberapa poin penting terkait tema pada penyuluhan hukum kali ini antara lain mengkaji peraturan anak dalam hukum perkawinan yang diatur dalam beberapa peraturan misalnya di UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, KUHPerdata, dll. Selain itu, diulas pula mengenai klasifikasi status anak beserta statusnya dalam hukum perkawinan. Kemudian juga pembahasan tersebut dikaitkan dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 agar materi yang disampaikan lebih komprehensif.

Materi kedua dibawakan oleh Juharni, S.H., M.H. yang memulai pemaparan materi dan diskusi dengan membahas mengenai staus dan kedudukan anak secara umum kemudian dikhususkan kedudukan anak dalam pusaran hukum dalam kompetensi peradilan agama. Selain itu, diulas pula mengenai status anak sah yuridis dan biologi beserta masing-masing haknya yang melekat termasuk hak waris anak tersebut. Dalam pembahasan materi kedua ini pula disisipkan pemaparan materi mengenai KDRT di mana penelantaran anak itu termasuk pada tindakan KDRT.

Pada akhir sesi dibuka sesi diskusi di mana sebanyak tujuh peserta dari kalangan praktisi, akademisi, dan mahasiswa menyampaikan beberapa pertanyaan mengenai topik yang dibawakan oleh narasumber. Kemudian kegiatan pun ditutup pada pukul 15.00 oleh MC.

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top