Penyuluhan Hukum Kerjasama Kejaksaan Tinggi DIY dan Fakultas Hukum UGM di Kalurahan Tamanmartani

Kejaksaan Tinggi DIY bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM berhasil menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dalam rangkaian program Datun Suluh Praja yang ketiga pada Kamis (28/7). Kegiatan penyuluhan hukum dilakukan secara luring di Balai Kalurahan Tamanmartani dengan dihadiri oleh kurang lebih 35 perangkat Kalurahan Tamanmartani. Penyuluhan ini diisi oleh 2 narasumber dari Fakultas Hukum UGM yaitu Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si, Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si. dan 1 narasumber dari Kejaksaan Tinggi DIY, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H.

Kegiatan penyuluhan hukum diawali dengan sambutan dari Kepala Prodi Magister Litigasi, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Asisten bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. dan Lurah Kalurahan Maguwoharjo, Gandang Hardjono. 

Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan tiga sesi pemaparan materi. Sesi pertama disampaikan oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si dengan menyampaikan topik penyuluhan hukum mengenai Media Sosial dan kaitannya dengan Hukum Pidana. Beliau menyampaikan Hukum adalah norma yang sudah diberi oleh Tuhan Yang Maha Esa, maka dari itu tidak perlu menjadi sarjana hukum terlebih dahulu untuk mengerti hukum. Hubungannya dengan media sosial, beliau menjelaskan bahwa media sosial sifatnya benda dalam kodifikasi hukum pidana di Indonesia. Maka dari itu, baik buruknya media sosial digunakan tetap tergantung pemiliknya. 

Pada sesi kedua dengan topik hukum pertanahan nasional yang disampaikan oleh Bapak Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si.  Poin-poin yang disampaikan adalah mengenai Pewarisan. Beliau menjelaskan mulai dari apa itu warisan sampai halangan mewaris. 

Pemaparan sesi ketiga dilanjutkan oleh Kristanti Yuni Purnawanti, S.H., M.H. tentang Reformasi Birokrasi di Kelurahan. Beliau menyampaikan bahwasanya pelayanan masyarakat harus dimaksimalkan dengan cara adanya peningkatan kualitas dan integritas dari pamong praja kalurahan itu sendiri. Bisa dimulai dari memunculkan perubahan manajemen pekerjaan, penataan tata laksana, dan peningkatan Kapasitas SDM. 

Setelah sesi materi selesai disampaikan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para perangkat kalurahan memanfaatkan kesempatan ini untuk semakin memahami hukum dan penerapannya dalam masalah-masalah sosial yang kerap terjadi di masyarakat.

Suasana penyuluhan hukum di Kacamatan Tamanmartani pada Kamis (28/7).

Penulis: Fadhila Ardianti
Penyunting: Humas
TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top