Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja Kalurahan Jangkaran

Masih dalam rangkaian kegiatan Datun Suluh Praja, penyuluhan hukum hasil kolaborasi Fakultas Hukum UGM dengan Kejati DIY, pada Kamis 2 Maret 2023, giliran Kalurahan Jangkaran, Kulon Progo didatangi. Pada kesempatan kali ini tema penyuluhan hukum yang dilaksanakan adalah mengenai Perjanjian Desa yang dibawakan oleh Ibu Alfatika Aunuriella Dini, S.H., M.Kn. Ph.D., dosen dari Departemen Perdata Fakultas Hukum UGM.

Setelah pemaparan materi mengenai kewenangan dan tugas Jaksa Pengacara Negara RI bidang perdata dan tata usaha negara oleh Kejati DIY, peserta mengikuti pemaparan mengenai aspek-aspek perjanjian. Mulai dari pengertian, ciri khas, syarat sah, sampai dengan unsur-unsur. Selain itu disampaikan pula mengenai kerja sama desa sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Desa.

Dalam sesi tanya jawab, peserta banyak menanyakan mengenai syarat sah perjanjian. Seperti seberapa pentingnya saksi dalam perjanjian, apakah perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, sampai dengan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat perjanjian.

TAGS :  

Berita Terbaru

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Raih Juara 2 Nasional pada Sam RatulangiLegal Writing Competition 2026.

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada kembali mencatatkan prestasi membanggakan melalui delegasinya, Salsabila Zita Amalia (2023), Cut Kayla Layyina (2023), dan Fayyaza Naira Hafidz (2023) yang …

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

Saat Izin Tak Lagi Melindungi: Departemen HAN FH UGM Soroti Krisis Politik Hukum Perizinan

Sabtu (25/4/2026), Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan agenda Dialog Publik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mendesain Ulang Politik Hukum Perizinan” …

Scroll to Top