Peneliti LGS Presentasikan Isu Kerentanan Stateless Persons pada 7th Human Rights Conference

Arimbi Fajari Furqon, S.H, M.H., peneliti di Pusat Kajian Law, Gender, & Society (LGS), menjadi delegasi Fakultas Hukum UGM dalam 7th Human Rights Conference. Konferensi dengan tema “Human Rights, Peace, and Innovation in Asia and the Pacific: A Synergistic Approach to Sustainable Societies” tersebut diselenggarakan pada Kamis (28/8/24) hingga Jumat (29/8/24). Konferensi ini merupakan konferensi tingkat internasional yang dilaksanakan berkala untuk membahas terkait hak asasi manusia khususnya pada kawasan Asia dan Pasific. Adapun konferensi tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Sydney Southeast Asia Centre (SSESC), University of Sydney and the Centre for Human Rights, Multiculturalism, and Migration (CHRM2), dan Universitas Jember. 

Arimbi Fajari menjadi salah satu presenter pada konferensi tersebut dengan presentasi berjudul “Human Rights Protection of Stateless Persons in Southeast Asia”. Dalam presentasinya, Arimbi Fajari menyoroti perihal kerentanan yang harus dihadapi oleh orang tanpa kewarganegaraan (baik secara legal formal maupun kerentanan fisik) di ASEAN, khususnya etnis Rohingnya yang menjadi persoalan tersendiri di negara-negara ASEAN beberapa tahun terakhir. Kerentanan yang mereka hadapi meliputi tidak bisa mengakses kesehatan dasar, pendidikan, pekerjaan, hingga hak untuk memperoleh tempat tinggal. 

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, Arimbi Fajari menggunakan konsep Burden and Responsibility Sharing yang menitikberatkan kerja sama global, regional, sub regional, hingga bilateral tak terbatas pada negara dengan negara. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat urgensi untuk melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti NGO, organisasi internasional, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, orang tanpa kewarganegaraan itu sendiri hingga masyarakat sekitar. Seperti yang dilakukan Uni Eropa dengan instrumen hukum untuk negara-negara anggota mengharmonisasikan pengaturan mengenai perlindungan orang tanpa kewarganegaraan agar dapat diciptakan kerja sama regional. Begitupun dengan anggaran yang disediakan pada tingkat regional dengan kerja sama organisasi internasional dan lembaga-lembaga lain. 

Hasil penelitian Arimbi Fajari  merupakan salah satu bentuk realisasi visi dan misi LGS untuk melakukan pengembangan pengetahuan dan hukum yang bertujuan melindungi, menghormati, dan memenuhi perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, penelitian terkait juga dapat berkontribusi dalam pemenuhan United Nations Sustainable Development Goals (SDG) khususnya SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan; SDG 10: Mengurangi Ketimpangan, dan SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat.  

Penulis: Arimbi Fajari Furqon (LGS)

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top