Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada bulan Februari 2020 ini memperingati dies natalisnya yang ke-74. Berbagai rangkaian acara peringatan dies natalis telah dilakukan, diawali dengan kegiatan tabur bunga ke beberapa makam dosen Fakultas Hukum UGM yang sudah mendahului menghadap Tuhan Yang Maha Esa, serta anjangsana kepada beberapa dosen yang sudah purna tugas. Dilaksanakan pula kegiatan Senam Bersama seluruh civitas akademika pada tanggal 7 Februari 2020, serta Seminar Nasional bertajuk “Peluang dan Tantangan Menuju Omnibus Law di Indonesia” pada tanggal 13 Februari 2020. Selain itu, dilaksanakan juga kegiatan Malam Seni pada tanggal 14 Februari 2020, dan Sepeda Santai “Goes FH 2020” pada tanggal 16 Februari 2020. Sebagai puncak acara dies natalis ke 74 Fakultas Hukum UGM diselenggarakan agenda Rapat Senat Terbuka pada tanggal 17 Februari 2020, di mana dalam rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan kegiatan penandatanganan Kerja Sama antara Fakultas Hukum dengan berbagai mitra kerja sama. Agenda Rapat Senat Terbuka tersebut meliputi penyampaian Laporan Dekan Fakultas Hukum terkait penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pencapaian yang telah diraih oleh Fakultas Hukum UGM selama tahun 2019, dilanjutkan Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Irianto, M.A. yang mengambil judul “Pendidikan Hukum Untuk Indonesia Masa Depan: Suatu Catatan Kritis”.
Sebagai lanjutan rangkaian agenda Rapat Senat Terbuka, dilaksanakan kegiatan penandatanganan kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dengan para mitra kerja sama, yang meliputi unsur institusi pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan institusi non pemerintah. Mitra kerja sama dari unsur pemerintah pusat terdiri dari Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta; serta Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Unsur mitra kerja sama dari Pemerintah Daerah meliputi Pemerintah Kota Yogyakarta; dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang. Sementara itu, mitra kerja sama dari unsur universitas, terdiri dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman; Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang; Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton; Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang; serta Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun mitra kerja sama dari unsur non pemerintah terdiri dari PT. Sistem Kodifikasi dan Informasi Hukum Elektronik (ECLIS). Dalam penandatangan kerja sama tersebut, Fakultas Hukum UGM diwakili oleh Dekan, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
Acara penandatanganan Kerja Sama diakhiri dengan sesi foto bersama Dekan Fakultas Hukum UGM dengan perwakilan dari para mitra kerja sama. Acara kemudian ditutup dengan jamuan makan siang, serta ramah tamah di antara para mitra kerja sama beserta segenap tamu undangan dan hadirin.
