Rabu (21/5/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) melaksanakan kegiatan penting di Kantor Bupati Kepulauan Anambas. Kegiatan tersebut mencakup Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta penyuluhan hukum bertajuk “Meningkatkan Kesadaran Hukum untuk Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Unggul.” Penandatanganan PKS dilakukan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Fakultas Hukum UGM, sebagai bentuk komitmen bersama dalam penyelenggaraan fasilitasi bantuan hukum di bidang kesehatan. Kerja sama ini menjadi langkah konkret untuk mendukung keberlanjutan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan selama dua termin sebelumnya di wilayah tersebut.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum UGM dan Yessie Arriesandy, S.Farm., M.HKes. selaku Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian, Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas. Ruang lingkup PKS meliputi pemberian bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan hukum oleh Fakultas Hukum UGM melalui PKBH kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jenis perkara hukum di bidang kesehatan, baik litigasi maupun non-litigasi. Dengan adanya PKS ini, diharapkan dapat terwujud pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas yang lebih unggul.
Setelah Penandatanganan PKS, Fakultas Hukum UGM bersama doctorSHARE dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Anambas menyelenggarakan Penyuluhan Hukum dengan tema “Mewujudkan Pelayanan Hukum dan Kesehatan yang Unggul.” Peserta yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari berbagai unsur, seperti Aparat Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, anggota Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur Rumah Sakit, serta Kepala Puskesmas dari seluruh wilayah kerja Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyuluhan dimulai pada pukul 09.00 WIB dengan sambutan dan pengantar oleh Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A., yang juga bertindak sebagai moderator sepanjang kegiatan berlangsung. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi dan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta.
Dr. Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M. menjadi pemateri pertama yang membawakan topik “Pengambilan Keputusan Berkualitas dan Kontrak Pemerintah” dengan menyajikan sejumlah studi kasus dari praktik di tingkat lokal maupun nasional. Sesi kedua diisi oleh Bayu Indra Sukma, S.H., Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti, yang menjelaskan secara rinci tentang “Penyelesaian Sengketa Medis” baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Selanjutnya, Tutuk Utomo Nuradhy selaku Ketua Pengurus dan Pelaksana Harian doctorSHARE menyampaikan materi “Konsep Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Wilayah DPTK” dengan membagikan praktik-praktik terbaik dari pengalaman langsung doctorSHARE di lapangan. Pemaparan terakhir disampaikan oleh Dr. Airin Liemanto, S.H., LL.M. yang membahas pentingnya “Pelindungan Data Pribadi Bidang Kesehatan” dengan penekanan pada pencegahan kebocoran data pasien dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Peserta Penyuluhan Hukum terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Seluruh Staff Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Direktur Rumah Sakit, dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Kerja Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya di wilayah Tarempa, Kecamatan Siantan. Tim PKBH Fakultas Hukum UGM turut didampingi oleh Adetia Surya Maulana dan Ruth Jessieca Margareth Togar selaku part timer. Sementara itu, salah satu relawan doctorSHARE dr. Andromeda Murrata Putri yang juga merupakan alumni Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum UGM turut serta untuk membagikan pengalamannya dalam melakukan pelayanan kesehatan di wilayah yang sulit dijangkau oleh akses pelayanan kesehatan.
Tanya jawab dilaksanakan secara interaktif hingga acara selesai pada pukul 12.00 WIB. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Kepulauan Anambas banyak menanyakan mengenai kasus pelayanan kesehatan yang mereka alami selama ini. Sementara itu, narasumber dari Fakultas Hukum UGM memberikan jawaban mengenai teori dan regulasinya, narasumber dari doctorSHARE memberikan jawaban mengenai best practice yang selama ini mereka lakukan, dan narasumber dari Kejaksaan Negeri memberikan jawaban mengenai praktik penyelesaiannya di lapangan.
Diselenggarakannya Penandatanganan PKS dan Penyuluhan Hukum ini diharapkan mampu untuk mendukung tujuan dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, terutama pada poin ke-3 mengenai kesehatan, poin ke-10 untuk mengurangi ketimpangan pelayanan kesehatan di DTPK dan daerah 3T di Indonesia, dan juga poin ke-17 untuk menguatkan hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
Penulis: Adetia Surya Maulana dan Ruth Jessieca Margareth Togar (PKBH)
