DISKUSI PUBLIK “KEDAULATAN PENGELOLAAN ASET STRATEGIS BANGSA PASCA PENGAMBILALIHAN SAHAM MAYORITAS PT. FREEPORT INDONESIA”

DSC_0390

PEKAN INTELEKTUAL KELUARGA MAGISTER HUKUM LITIGASI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GADJAH MADA (KMHLI FH UGM) MEMPERSEMBAHKAN DISKUSI PUBLIK “KEDAULATAN PENGELOLAAN ASET STRATEGIS BANGSA PASCA PENGAMBILALIHAN SAHAM MAYORITAS PT. FREEPORT INDONESIA”

Pada kamis, 25 April 2019, di ruang 3.1.1 Fakultas Hukum UGM, Keluarga Magister Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (KMHLI FH UGM) telah menyelenggarakan Diskusi Publik dengan tema, “Kedaulatan Pengelolaan Aset Strategis Bangsa Pasca Pengambilalihan Saham Mayoritas PT. Freeport Indonesia”. Kegiatan ini menghadirkan empat orang pembicara antara lain Heribert Emayauta yang merupakan Manager Industrial Relation PT. Freeport Indonesia, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Ketenagakerjaan, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum selaku Ahli Hukum Dagang, dan I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Ahli Hukum Lingkungan. Sebagai Moderator adalah Andi Muhammad Ashari Makkasau, S.H. selaku ketua Ketua Keluarga Magister Hukum Litigasi FH UGM dan Acara ini dihadiri oleh Prof. Dr. Marcus Priyo Budi Gunarto, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Litigasi, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Litigasi, dan Arlan Suruan yang merupakan Corporate Communication PT. Freeport Indonesia.

Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum. menyampaikan tentang kebijakan ekonomi dan potensi konfliknya dalam relasi industrial. Persoalan hukum yang muncul, perampingan atau pengurangan jumlah pekerja, baik melalui “merumahkan” pekerja atau pemutusan hubungan kerja tidak sedemikian saja dapat dilakukan. Hukum sudah memberikan rambu-rambu berupa process dan result yang harus diikuti. Rasionalisasi tersebut harus mengikuti aturan dengan akibat hukum atas pelanggarannya.

Prof. Sulistiowati, S.H., M.Hum. berbicara tentang bagaimana implikasi divestasi saham PT. Freeport Indonesia terhadap dividen, penempatan direksi dan komisaris. Meskipun Indonesia melalui INALUM telah menguasai 51% saham PT Freeport, namun perubahan pengendalian terhadap PT Freeport belum dapat dikatakan terjadi karena didalam dunia pertambangan, pengendalian berupa pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan, dapat dilihat bahwa pengendalian perusahaan tambang adalah apabila pemegang saham memiliki kemampuan untuk mengendalikan kebijaksanan finansial dan operasional. Adapun pertimbangan lainnya, INALUM dinilai belum memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan terhadap kegiatan operasional PT. Freeport Indonesia.

I Gusti Agung Made Wardhana, S.H., LL.M., Ph.D. menyampaikan Pasca Divestasi mengubah praktek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh PT. Freeport Indonesia menjadi lebih berkelanjutan. Lebih lanjut, INALUM sebagai pengelola saham belum tentu memiliki perspektif lingkungan hidup, ditambah lagi habitus Freeport yang ditunjukkan melalui trackrecord perusahaan dalam merespon kritik dan tekanan atas permasalahan lingkungan hidup yang diakibatkannya.

Heribert Emayauta menjelaksan secara umum menjelaskan prespektif PT. Freeport Indonesia terhadap divestasi, PHK, mogok kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan Diskusi Publik ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari karyawan PT. Freeport Indonesia yang terkena dampak langsung kebijakan furlough, mahasiswa pasca sarjana, praktisi hukum, maupun akademisi, Kemudian dilanjutkan sesi doorprize, foto bersama, penyerahan cinderamata dan sertifkat oleh Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum Litigasi kepada empat pemateri dan moderator.

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top