Diskusi Nasional Branchless Banking oleh Bussiness Law Community FH UGM

LD BLC-8

Ruang III.3.1 Fakultas Hukum UGM diwarnai oleh berbagai almamater universitas yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Sebelas Maret, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Brawijaya, dan  Universitas Airlangga. Delegasi dari berbagai universitas tersebut sedang menghadiri kegiatan Legal Discussion Branchless Banking yang diadakan oleh komunitas Bussiness Law Community (BLC)  FH UGM pada Sabtu (16/4).

Branchless Banking merupakan sebuah program perbankan yang pelaksanaan pelayanannya tidak bertumpu pada kantor cabang, melainkan dapat melalui agen-agen tertentu yang telah ditunjuk oleh suatu bank. Dengan adanya program baru tersebut, BLC FH UGM berupaya memberikan wawasan mengenai Branchless Banking dilihat dari aspek hukum serta tujuan dan manfaatnya. Selain itu, diskusi ini juga membahas mengenai pengimplementasian program tersebut dalam perekonomian Indonesia.

Acara nasional ini dihadiri oleh dua orang pembicara, yaitu Inda Rahadiyan, S.H.,M.H., selaku dosen dan peneliti di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta Lay Monica Ratna Dewi yang merupakan Mahasiswa Berprestasi (Mapres) Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM tahun 2011 dan asisten peneliti mengenai “Pasar Asuransi ASEAN” dan “Pasar Modal ASEAN”.

Monica mengatakan,”Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pengguna bank di Indonesia masih sedikit, untuk itu kita harapkan dengan adanya  Branchless Banking yang bersifat fleksibel ini dapat menarik minat masyarakat untuk menabung dan meminjam uang di bank, bukan malah meminjam kepada rentenir”. Sedangkan Inda membahas Branchless Banking dari segi hukumnya. Ia mengatakan bahwa pengawasan dalam penyelenggaraan program tersebut ada pada masing-masing bank, namun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tidak langsung juga mengawasi kegiatan tersebut.

Karina Maharani, Ketua acara tersebut, mengatakan bahwa dirinya dan panitia sangat terkesan dengan antusiasme para delegasi dari berbagai universitas dalam Legal Discussion ini. “Kami berharap acara legal discussion yang melibatkan BLC tiap universitas yg dimulai oleh BLC UGM ini dapat terus berlanjut kedepannya dan dapat menjadi sarana bagi mahasiswa fakultas hukum  untuk meningkatkan wawasannya dibidang hukum bisnis”, ujar mahasiswa angkatan 2014 ini. (Fitri)

TAGS :  

Berita Terbaru

Pro Justicia TVRI Yogyakarta Bahas Hak Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Akses Keadilan yang Inklusif di DIY

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menyelenggarakan Program Pro Justicia bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta sebagai bagian dari …

Saat Izin Tak Lagi Melindungi: Departemen HAN FH UGM Soroti Krisis Politik Hukum Perizinan

Sabtu (25/4/2026), Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan agenda Dialog Publik. Kegiatan tersebut mengusung tema “Mendesain Ulang Politik Hukum Perizinan” …

PANDEKHA FH UGM Bersama WGII Gelar Studium Generale dan Diseminasi Hasil Eksaminasi Publik Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU KSDAHE

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) berkolaborasi dengan Working Group ICCAs Indonesia (WGII) menyelenggarakan kegiatan …

Scroll to Top