Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LSJ FH UGM) pada awal Juni 2025 meluncurkan publikasi perdana Law and Social Justice (LSJ) Research Series. Edisi pertama ini mengangkat tema “Politik Hukum Pengistimewaan Proyek Strategis Nasional: Peta dan Dampak Ketidakadilan Sosialnya”.
Publikasi ini merupakan bagian dari upaya LSJ FH UGM untuk menghadirkan kajian kritis dan berbasis penelitian mengenai relasi antara hukum, kekuasaan, dan keadilan sosial, dengan pendekatan socio-legal. Fokus utama riset ini adalah menelaah kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sejak 2016 dijalankan pemerintah dengan klaim untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep “strategis” dalam PSN seringkali dijadikan legitimasi untuk menerapkan kebijakan yang bersifat anti-demokratis, minim partisipasi, dan cenderung represif. Tidak tersedianya mekanisme keberatan yang efektif bagi masyarakat terdampak memperlihatkan bagaimana PSN lebih menekankan percepatan proyek ketimbang perlindungan hak-hak dasar warga negara.
Riset ini juga menemukan adanya praktik abusive legalism, yaitu penggunaan hukum secara sewenang-wenang untuk membenarkan kebijakan pembangunan. Akibatnya, alih-alih menghadirkan kesejahteraan, PSN justru menimbulkan ketidakadilan sosial, konflik agraria, serta pelanggaran hak asasi manusia.
Untuk memperlihatkan dimensi konkret permasalahan, LSJ FH UGM menyoroti tiga studi kasus: Bendungan Bener di Desa Wadas (Jawa Tengah), Rempang Eco-City (Pulau Rempang, Kepulauan Riau), dan Proyek Geothermal Wae Sano (Nusa Tenggara Timur). Ketiga kasus tersebut memperlihatkan pola serupa, yakni pengabaian partisipasi masyarakat, tafsir “kepentingan umum” yang sepihak, kerusakan lingkungan, serta penggunaan aparat negara untuk merepresi penolakan warga.
Melalui publikasi perdana ini, LSJ FH UGM menekankan pentingnya meninjau ulang paradigma pembangunan yang selama ini menyingkirkan aspek demokrasi, partisipasi, dan keadilan. Pembangunan, apa pun bentuk dan skala strategisnya, seharusnya berpijak pada mandat konstitusi serta nilai dasar Pancasila, terutama sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Peluncuran publikasi perdana ini juga sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Riset yang dilakukan LSJ FH UGM berkontribusi pada SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh dengan menyoroti praktik-praktik hukum yang represif serta minimnya mekanisme partisipasi masyarakat dalam proyek strategis. Selain itu, publikasi ini mendukung SDG 10: Pengurangan Ketidaksetaraan melalui advokasi kebijakan yang lebih adil bagi kelompok terdampak pembangunan.
Analisis atas dampak kerusakan lingkungan dan konflik agraria berkaitan erat dengan SDG 15: Ekosistem Daratan, SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim, serta SDG 14: Ekosistem Lautan, karena proyek strategis kerap berdampak pada degradasi ekosistem, peningkatan risiko bencana iklim, serta pencemaran wilayah pesisir dan laut.
Dengan demikian, publikasi LSJ FH UGM ini tidak hanya memberi kontribusi akademis, tetapi juga menjadi upaya nyata untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menegakkan keadilan sosial.
Penulis: Muhammad Yahya Widiana (Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial)
