April 2016

Peningkatan pertumbuhan di Indonesia yang terjadi akhir-akhir ini tidak diimbangi dengan kemerataan kesejahteraan. Rasio gini Indonesia pada tahun 2015 adalah 0, 43. Hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan yang besar antara “Si kaya” dan “Si miskin” di bumi pertiwi. Faktor esensial yang memicu hal tersebut adalah praktik korupsi yang terus terjadi. Hal ini disampaikan oleh […]

Kamis, 14 April 2016, dilaksanakan Bulaksumur Legal Discussion ke-4 oleh Unit PPM FH UGM dengan narasumber Bapak Muhaimin, S.H., M.Kn. dengan dipandu oleh Ibu Hartini S.H., M.Si. Dosen yang sekaligus menjabat sebagai Ketua  Departemen Hukum Islam tersebut mengulas tentang Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum membahas lebih

Pada hari kamis, 14 April 2016 lalu, LCDC Fakultas Hukum UGM telah melaksanakan Seminar Pengenalan Profesi. Seminar Pengenalan Profesi kali ini berbeda dengan seminar pengenalan profesi lainnya, karena mengangkat tema khusus “ Sarjana Hukum Berkarir sebagai Perwira di TNI dan POLRI”. Seminar ini diadakan sebagai upaya LCDC Fakutas Hukum UGM untuk memperkenalkan dunia karir, khususnya

Sebanyak 18 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mulai menjalani Klinik Kejaksaan pada Senin (11/4). Salah satu mata kuliah (matkul) pendidikan dan latihan kemahiran hukum (PLKH) pilihan ini memberi kesempatan mahasiswa untuk secara langsung terjun dalam penanganan perkara ditingkat kejaksaan dengan didampingi jaksa sebagai pembimbing. Masing-masing jaksa membina 6 mahasiswa yang dibagi menjadi

Pasal 45A ayat (2) huruf c UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) merupakan dasar pembatasan hak kasasi yang bersifat objektif atas perkara tata usaha negara (TUN). Dalam praktiknya, ketentuan yuridis ini dalam sistem peradilan TUN tidak terbebas dari permasalahan. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Jurnal Mimbar Hukum sejak tahun 2013 telah memperoleh akreditasi nasional dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. Guna persiapan akreditasi tahun 2018 serta menaikkan Jurnal Mimbar Hukum menjadi bertaraf internasional, salah satu komponen penilaiannya adalah penerapan pengelolaan penerbitan secara terbuka atau biasa disebut Open Journal System (OJS).

Kamis, tanggal 31 Maret 2015 dilaksanakan agenda rutin Unit PPM FH UGM “Bulaksmur Legal Discussion” dengan tema “Kewenangan Pengadilan Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Dengan Alas Gugat Perbuatan Melawan Hukum: Peradilan Umum vs Peradilan Agama”. Dalam kesempatan tersebut Ibu Hartini, S.H., M.Si. Dosen Fakultas Hukum pada Departemen Hukum Islam mengemukakan bagimana persinggungan dan konetivitas antara kewenangan