Fakultas Hukum UGM Tanda Tangani Kerjasama dengan Ditjen Penanganan Masalah Agraria

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional mengadakan penandatanganan Kerjasama secara seremonial pada Hari Kamis, 9 Januari 2020. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. dan Sekretaris Direktorat Jenderal, Ibu Setyowantini, S.H., M.Kn. Kerjasama tersebut menginduk kepada Nota kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Universitas Gadjah Mada yang telah dilakukan pada bulan Mei 2015. Kerjasama dengan Fakultas Hukum tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Tahun 2020-2024.

Acara penandatanganan kerjasama dihadiri pula oleh pejabat pada Ditjen Penanganan Masalah Agraria Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yaitu Kabag Program dan Hukum (Ibu Maria Iriana Puji Lestari), Kabag Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Bapak Seti Kuncoro, S.Si.T, M.M.), dan Kasubbag Hukum (Ibu Endang Dyah Ayu Pitaloka, S.H.). Dari Fakultas Hukum UGM turut hadir Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Kerjasama dan Alumni (Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.), Wakil Dekan Bidang Keuangan Aset dan Sumber Daya Manusia (Herliana, S.H., M.Comm.Law., Ph.D), Ketua Partnership and Development Unit/PDU (Irna Nurhayati, S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D) beserta Sekretaris I PDU (Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.), dan Sekretaris II PDU (Taufiq Adiyanto, S.H., LL.M.). Turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut, Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Tahun 2020-2024.

Dalam rangkaian acara penandatanganan kerjasama tersebut juga dilakukan pembahasan final terkait kontrak swakelola penyusunan Rencana Strategis Ditjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Tahun 2020-2024. Acara penandatanganan kerjasama ditutup dengan sesi foto bersama.
*****

TAGS :  

Berita Terbaru

Diskusi Publik Bahas Putusan MK soal Pemisahan Pemilu: Langkah Penguatan Demokrasi atau Ancaman Kedaulatan?

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama Departemen Hukum Tata Negara menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah: …

Informasi Tes Substansi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Seleksi Gelombang IV 2025/2026

A. Materi Tes Substansi Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Hukum Perjanjian atau Perikatan Hukum Agraria atau Pertanahan B. Persyaratan Tes Substansi Membawa kartu identitas …

Siaran Penyuluhan Hukum UGM: Waspadai Risiko Meminjamkan Sertifikat Tanah untuk Jaminan Utang

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) berkolaborasi dengan Program Studi Magister Kenotariatan FH UGM dan Radio Republik Indonesia …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bersama Departemen Hukum Tata Negara menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Pemisahan Pemilu …

A. Materi Tes Substansi Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Hukum Perjanjian atau Perikatan Hukum Agraria atau Pertanahan B. Persyaratan Tes Substansi …

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) berkolaborasi dengan Program Studi Magister Kenotariatan FH UGM dan …

LATAR BELAKANG Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Suara Advokat Indonesia (SAI) menyelenggarakan Pendidikan …

Scroll to Top