Tingkatkan Relevansi dan Inovasi Pendidikan, FH UGM Gelar Workshop Bagi Pengajar Hukum Adat Se-Indonesia

Departemen Hukum Adat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Workshop “Tantangan dan Dukungan bagi Inovasi Pengajaran Hukum Adat” pada Senin (25/11/2024) di Ruang B55 FH UGM. Kegiatan ini dihadiri oleh para pengajar Mata Kuliah Hukum Adat dari berbagai Universitas di Sumatera, Jawa, dan Bali: Andalas, Riau, Padjajaran, Atma Jaya Yogyakarta, Muhammadiyah Yogyakarta, Diponegoro, Airlangga, Surabaya, Brawijaya, Tidar, Trunojoyo, dan Udayana. Workshop ini merupakan tindak lanjut dari “Meeting on Innovation of Teaching Adat Law” yang telah diselenggarakan pada tanggal 15 Januari 2024, kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan the Van Vollenhoven Institute, Leiden University. 

Dalam workshop tersebut, Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Rikardo Simarmata meminta tanggapan para peserta terhadap tulisan mereka bersama Jacquiline Vel dan Adriaan Bedner berjudul “New Ways of Teaching Adat (Customary) Law at Indonesia Law School” yang diterbitkan pada The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies  dan telah diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia. Tulisan tersebut mengidentifikasi tantangan pengajaran hukum adat yang sering dianggap oleh para mahasiswa sebagai hukum yang usang dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Para pengajar hukum adat juga kesilitan untuk menginovasi mata kuliah hukum adat akibat dari kendala institutional dan kurangnya jaringan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, workshop ini berusaha menggali pengalaman para pengajar hukum adat berinovasi menyampaikan topik-topik dalam Mata Kuliah Hukum Adat serta mengidentifikasi kebutuhan penguatan sumber daya manusia dan jejaring pengajar. Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah membuat pedoman inovasi untuk Mata Kuliah Hukum Adat dan Mata Kuliah lain untuk sensitif terhadap hukum adat, pembaruan bahan ajar, pelatihan pendekatan sosio-legal dalam hukum adat, dan buku teks. Pembicaraan tentang inovasi pengajaran hukum adat akan dilanjutkan dalam Panel 17 Round Table: Transformative Power of Teaching Customary Law (New Style) pada 15 Januari 2025 di The International Conference of the Commission on Legal Pluralism yang diselenggarakan di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Selain itu, Departemen Hukum Adat juga berencana akan menyelenggarakan workshop inovasi pengajaran hukum adat untuk para pengajar hukum adat di tahun 2025 ini.

Penulis: Sartika Intaning Pradhani (Dosen Departemen Hukum Adat)

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM Selenggarakan Hearing Efisiensi Anggaran Bersama LO/LSO

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan pertemuan bertajuk “Hearing Efisiensi Anggaran Fakultas Hukum” sebagai tindak lanjut atas Permohonan Kejelasan Dampak Efisiensi yang diajukan …

Halalbihalal 2025 Departemen Hukum Perdata: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardosen

Kamis, (17/4/2025), acara Halalbihalal yang digelar oleh Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menandai momen kebersamaan tanpa formalitas yang berlangsung penuh kehangatan dan …

UGM Bersinergi dengan doctorSHARE dan Dinas Kesehatan Anambas: Kolaborasi Pengabdian Masyarakat melalui Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan II

Rabu, (16/4/2025), pukul 14.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat koordinasi secara daring …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan pertemuan bertajuk “Hearing Efisiensi Anggaran Fakultas Hukum” sebagai tindak lanjut atas Permohonan Kejelasan Dampak …

Kamis, (17/4/2025), acara Halalbihalal yang digelar oleh Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menandai momen kebersamaan tanpa formalitas yang berlangsung …

Rabu, (16/4/2025), pukul 14.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat …

Kamis, (10/4/2025) pukul 10.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan kegiatan …

Scroll to Top