Penelitian tentang pengembalian aset kejahatan korupsi atau asset recovery mengantarkan pengacara Hotma Padan Dapotan Sitompul (Hotma Sitompul) meraih gelar doktor. Hotma mempertahankan disertasinya berjudul “Pelaksanaan Asset Recovery dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia” pada ujian terbuka promosi doktor Senin (5/9) bertempat di Gedung I FH UGM.
Ketua penguji adalah Prof. Dr. Marsudi Triadmodjo, S.H., LL.M. Bertindak sebagai promotor adalah Prof. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Prof. Eddy O.S. Hiariej, S.H., M.Hum., selaku ko-promotor. Pada ujian terbuka ini, hadir pula Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., penguji tamu dari Universitas Indonesia.
Penelitian Hotma dilatarbelakangi oleh kurang optimalnya pengembalian aset negara akibat tindak pidana korupsi. “Padahal hukum menghendaki agar kerugian tersebut dipulihkan seluruhnya. Oleh karena itu, penegak hukum harus menggunakan semua instrumen hukum yang tersedia guna memulihkan kerugian yang terjadi sebagai akibat tindak pidana korupsi.”terang Hotma dalam disertasinya.
Hotma melalui disertasinya menawarkan konsep jika terdakwa dihukum dengan pidana pokok selama 4 tahun dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti (PUP) sebesar Rp 100 milyar, ada baiknya pidana pengganti PUP ditentukan selama 10 tahun (lebih lama daripada pidana pokok). Dengan syarat bahwa lamanya pidana penjara pengganti akan dikurangi selama 1 tahun untuk setiap kali PUP berhasil dibayar sejumlah Rp. 10 milyar.
Konsep inilah yang kemudian dipertanyakan oleh salah seorang penguji Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Pertanyaannya adalah apakah konsep ini tidak menganggu tujuan permasyarakatan karena nilai jumlah pemidanaan dihitung dengan uang. Hal ini mengingat bahwa dalam perkara korupsi tidak semua terdakwa menikmati hasil korupsi. Hotma mempertahankan disertasinya dengan argumen bahwa permasalahan sekarang ,walaupun ada PUP, terpidana lebih memilih masuk penjara daripada mengembalikan keuangan negara. “Yang menjadi masalah sekarang adalah menghukum orang itu atau mengembalikan kerugian negara? Kita harus mementingkan pada pengembalian.”jawab Hotma.
Hotma dalam kesimpulan disertasinya menyampaikan bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dapat dimanfaatkan oleh penegak hukum untuk optimalisasi pengembalian kerugian negara. Ketentuan itu seperti: Pasal 2 dan Pasal 3; Pasal 18 ayat (3); Pasal 38B ayat (5); dan Pasal 38B ayat (2).
Setelah 60 menit menjalani ujian terbuka, Ketua Tim Penguji membacakan hasil ujian yang menyatakan bahwa Hotma Padan Dapotan Sitompul, S. H., M.Hum lulus dengan predikat cumlaude. Di akhir acara, Prof. Nindyo selaku promotor berpesan bahwa capaian gelar doktor adalah awal ujian berat yang harus dihadapi Hotma dalam bermasyarakat, “Jika Bang Hotma konsisten dengan apa yang didapatkan dari disertasi ini, maka suarakanlah untuk mengabdikan pemikiran bagaimana asset recovery hasil kejahatan korupsi.” (Hanifah)
