SDGs

Penyuluhan Hukum MIH & LL.M pada 16 September 2026 di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rabu (16/9/2026), Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum bagi masyarakat dan perangkat Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring pada pukul 09.00–12.30 WIB ini merupakan bagian dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan […]

Penyuluhan Hukum MIH & LL.M pada 16 September 2026 di Desa Margosari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta Read More »

FH UGM Bersama Kejati DIY Dampingi Kalurahan Margosari Susun Regulasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Margosari, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan yang dilaksanakan pada Senin (21/9/2026) di Ruang Pusat Kajian Fakultas Hukum UGM tersebut

FH UGM Bersama Kejati DIY Dampingi Kalurahan Margosari Susun Regulasi Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Read More »

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar

Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan berjudul “Pengelolaan Dana Bantuan Korban (DBK) bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban”. Kajian ini disusun bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sepanjang September hingga Desember

LGS FH UGM Rampungkan Kertas Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Korban, Soroti Restitusi Korban Kekerasan Seksual yang Nyaris Tak Terbayar Read More »

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi

Tim penulis Pusat Kajian Law, Gender and Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (LGS FH UGM) merampungkan kertas kebijakan atas Rancangan Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang tengah disusun Kementerian HAM. Dokumen setebal 228 halaman ini memuat kajian akademik sekaligus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) atas draf RUU HAM versi Kementerian HAM, dan dirampungkan per 1 Juli

Tim LGS FH UGM Susun Kertas Kebijakan RUU HAM untuk Komnas Perempuan, Temukan Hak Perempuan Belum Menjadi Fokus Revisi Read More »

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Laksanakan Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sleman pada Jumat (18/9/2026). Penyuluhan hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PKBH FH UGM sebagai bagian dari perwujudan Tri Dharma

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Laksanakan Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman Read More »

Program Mini Magister Hukum Pertamina (Mmhp) 2026 Masuki Minggu Ke-11, Bahas Pasar Modal Hingga Kepailitan

Jakarta Selatan— Program Mini Magister Hukum Pertamina (MMHP) 2026 kembali berlanjut. Pekan ini, program memasuki minggu ke-11 pembelajaran. Kegiatan digelar di Kampus Magister Ilmu Hukum (MIH) UGM Jakarta pada Sabtu dan Minggu, 12–13 September 2026. Program ini merupakan hasil kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural

Program Mini Magister Hukum Pertamina (Mmhp) 2026 Masuki Minggu Ke-11, Bahas Pasar Modal Hingga Kepailitan Read More »

MIH UGM (Kampus Jakarta) dan US-ASEAN Business Council Bahas Penguatan Tata Kelola dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia

US-ASEAN Business Council bekerja sama dengan Program Studi Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan kegiatan diskusi roundtable bertema “Strengthening National Cybersecurity Governance and Resilience for Indonesia’s Secure Digital Future” pada Rabu (16/9/2026). Kegiatan workshop berlangsung pada pukul 08.00–14.40 WIB bertempat di The Westin Jakarta. Kegiatan diskusi ini menjadi ruang akademik

MIH UGM (Kampus Jakarta) dan US-ASEAN Business Council Bahas Penguatan Tata Kelola dan Ketahanan Keamanan Siber Indonesia Read More »

Fakultas Hukum UGM dan Datun Kejati DIY Dampingi Penyusunan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan

Rabu (16/9/2026), Fakultas Hukum UGM menyelenggarakan pertemuan dalam rangka program pendampingan pembentukan Peraturan Kalurahan bersama Tim Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kalurahan Tirtomartani. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Kalurahan Tirtomartani tentang Pungutan Kalurahan.  Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Fakultas Hukum UGM dan Datun Kejati DIY Dampingi Penyusunan Peraturan Kalurahan Tamantirto tentang Pungutan Kalurahan Read More »

Cegah Jerat Pidana Berulang bagi Wajib Pajak, Agung Pamula Ariyanto Gagas Asas Una Via dalam Ujian Terbuka Doktor FH UGM

Ketidakpastian dalam menentukan apakah suatu kekeliruan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak akan diselesaikan lewat denda administratif atau langsung diseret ke ranah pidana masih menjadi momok bagi dunia usaha di Indonesia. Selama ini, ketiadaan parameter sektoral yang tegas kerap memicu disparitas tindakan aparat penegak hukum dan menimbulkan risiko penghukuman ganda (double punishment) atas satu peristiwa hukum

Cegah Jerat Pidana Berulang bagi Wajib Pajak, Agung Pamula Ariyanto Gagas Asas Una Via dalam Ujian Terbuka Doktor FH UGM Read More »

PKBH FH UGM Dampingi Kalurahan Bendung Susun Regulasi Pungutan yang Berbasis Kepastian Hukum

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PKBH FH UGM) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum dalam rangka pendampingan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan bagi Pemerintah Kalurahan Bendung, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (16/9/2026) di Ruang Pusat Kajian FH UGM tersebut dihadiri

PKBH FH UGM Dampingi Kalurahan Bendung Susun Regulasi Pungutan yang Berbasis Kepastian Hukum Read More »

Scroll to Top