SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Sendangadi: Menambah Wawasan Hukum terkait Pemanfaatan Tanah, Hukum Waris Islam, dan Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Pidana

Senin (20/10/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Sendangadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu perangkat kalurahan […]

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Sendangadi: Menambah Wawasan Hukum terkait Pemanfaatan Tanah, Hukum Waris Islam, dan Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Pidana Read More »

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Kebonagung: Menambah Wawasan Hukum dalam Aspek Penanganan Sampah dan Penyelesaian Sengketa terkait Sampah

Senin (20/10/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Kebonagung, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu perangkat kalurahan

Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Kebonagung: Menambah Wawasan Hukum dalam Aspek Penanganan Sampah dan Penyelesaian Sengketa terkait Sampah Read More »

POLICY PAPER: TERHADAP RENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN PUSAT INDUSTRI KUBANGSARI, RUAS JALAN POROS KUBANGSARI – DUKUH WANGON, KECAMATAN KETANGGUNGAN. Oleh: Tim Peneliti FH UGM

Sebagaimana konsep dari welfare state, maka konsep tersebut memberikan tugas kepada pemerintah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal tersebut akan sangat erat kaitannya dengan tugas dasar pemerintah secara sempit, dan secara luas adalah terkait dengan tujuan negara, yaitu bestuurszoorg (kesejahteraan umum). Prinsip hukum administrasi negara (HAN) sebagai the law relating to public administration, yaitu

POLICY PAPER: TERHADAP RENCANA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES UNTUK PEMBANGUNAN JALAN AKSES KAWASAN PUSAT INDUSTRI KUBANGSARI, RUAS JALAN POROS KUBANGSARI – DUKUH WANGON, KECAMATAN KETANGGUNGAN. Oleh: Tim Peneliti FH UGM Read More »

POLICY PAPER: CUT AND FILL PADA JALAN POROS BUARA – KUBANGSARI, KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KECAMATAN KETANGGUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES, Oleh: Tim Peneliti FH UGM

Salah satu tujuan negara adalah mensejahterakan seluruh warga negara. Sebagaimana konsep dari welfare state, maka konsep tersebut memberikan tugas kepada pemerintah agar dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, bestuurszoorg (kesejahteraan umum), dengan konsekuensinya adalah pemerintah memiliki kewenangan untuk campur tangan (staatsbemoeienis) dalam segala sisi kehidupan masyarakat. Dalam peraturan perundang-undangan, kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan

POLICY PAPER: CUT AND FILL PADA JALAN POROS BUARA – KUBANGSARI, KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI KECAMATAN KETANGGUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES, Oleh: Tim Peneliti FH UGM Read More »

Edukasi Hukum Pemasangan Batas Tanah: Kolaborasi PKBH FH UGM, Magister Kenotariatan, dan RRI Yogyakarta untuk Pencegahan Sengketa Pertanahan

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM dan Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum dengan judul “Ayo Pasang Batas Tanah: Langkah Awal Mencegah Sengketa Tanah”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat agar terhindar dari

Edukasi Hukum Pemasangan Batas Tanah: Kolaborasi PKBH FH UGM, Magister Kenotariatan, dan RRI Yogyakarta untuk Pencegahan Sengketa Pertanahan Read More »

DEMA Justicia FH UGM Sukses Berkolaborasi dalam Penyelenggaraan Run’nShine 2025

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menjadi penyelenggara sebuah kegiatan berskala besar yang memadukan olahraga, seni, dan kebersamaan. Minggu (14/9/2025), acara Jogja Run’nShine 2025 sukses diselenggarakan di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM. Acara ini dihadiri oleh ribuan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, alumni, hingga masyarakat umum dengan antusiasme tinggi. Kegiatan lari

DEMA Justicia FH UGM Sukses Berkolaborasi dalam Penyelenggaraan Run’nShine 2025 Read More »

KMFH UGM Siarkan Penyuluhan Hukum Tentang “Regulasi Peredaran dan Konsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta Serta Dampak Sosialnya lewat RRI”

Keluarga Muslim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum dengan tema “Regulasi Peredaran dan Konsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta Serta Dampak Sosialnya”. Penyuluhan tersebut berlangsung pada Rabu (20/08/2025), melalui program “Santai Siang” di Radio Republik Radio (RRI) Pro 2 Yogyakarta. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara Keluarga Muslim Fakultas Hukum

KMFH UGM Siarkan Penyuluhan Hukum Tentang “Regulasi Peredaran dan Konsumsi Minuman Keras di Daerah Istimewa Yogyakarta Serta Dampak Sosialnya lewat RRI” Read More »

Three Minute Thesis #4 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM “Implikasi Perbedaan Bentuk Akta Keterangan Hak Waris oleh Notaris di Kota Yogyakarta terhadap Peralihan Hak Atas Tanah”

Dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan hukum dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM pada 20 Agustus 2025 mengunggah Three Minute Thesis #4 pada akun instagram @notariatlaw.ugm dan channel  youtube Magister Kenotariatan FH UGM. Three Minute Thesis merupakan suatu video berisi ringkasan hasil diseminasi penelitian tugas akhir (tesis) mahasiswa. Three Minute Thesis

Three Minute Thesis #4 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM “Implikasi Perbedaan Bentuk Akta Keterangan Hak Waris oleh Notaris di Kota Yogyakarta terhadap Peralihan Hak Atas Tanah” Read More »

Three Minute Thesis #3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM “Status Hukum Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa Tanah Belum Dipecah yang Dijaminkan serta Penyelesaiannya untuk Melindungi Hak Pembeli dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 395 K/PDT.SUS-PAILIT/2024)”

Dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan hukum dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM pada 13 Agustus 2025 kembali mengunggah Three Minute Thesis #3 pada akun instagram @notariatlaw.ugm dan channel  youtube Magister Kenotariatan FH UGM. Three Minute Thesis merupakan suatu video berisi ringkasan hasil diseminasi penelitian tugas akhir (tesis) mahasiswa. Kali ini,

Three Minute Thesis #3 Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM “Status Hukum Objek Perjanjian Pengikatan Jual Beli berupa Tanah Belum Dipecah yang Dijaminkan serta Penyelesaiannya untuk Melindungi Hak Pembeli dalam Perkara Kepailitan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 395 K/PDT.SUS-PAILIT/2024)” Read More »

Pro Justicia: Pencegahan Penyalahgunaan Tanah Kalurahan melalui Pelayanan Hukum Datun Suluh Praja dan Sistem Informasi Suluh Praja (SI-Suluh Praja)

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan TVRI Yogyakarta kembali menghadirkan program penyuluhan hukum dalam bentuk talkshow “Pro Justicia”. Pada edisi kali ini, tema yang diangkat adalah “Pencegahan Penyalahgunaan Tanah Kalurahan melalui Pelayanan Hukum Datun Suluh Praja dan Sistem Informasi Suluh Praja (SI-Suluh Praja)”. Kegiatan

Pro Justicia: Pencegahan Penyalahgunaan Tanah Kalurahan melalui Pelayanan Hukum Datun Suluh Praja dan Sistem Informasi Suluh Praja (SI-Suluh Praja) Read More »

Scroll to Top