Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin III Bersama Kejaksaan Tinggi DIY

Kamis (15/8/2024) Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah melaksanakan Rapat Koordinasi Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” Termin III bersama Kejaksaan Tinggi DIY. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan upaya Fakultas Hukum untuk mewujudkan poin ke-16 SDGs dengan membangun institusi lembaga pembinaan yang inklusif. 

Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin III ini dihadiri oleh Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, Muhammad Jibril, S.H., M.PrivateLaw. selaku Sekretaris I PKBH, dan part-timer PKBH. Sedangkan dari pihak Kejaksaan Tinggi DIY diwakilkan oleh Dr. Putri Ayu Wulandari, S.H., M.H. selaku Koordinator Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara beserta tim Jaksa Pengacara Negara. 

Rapat Koordinasi Suluh Praja ini merupakan persiapan awal yang dilakukan dalam rangka melakukan penyuluhan hukum ke berbagai kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan hukum Suluh Praja pada tahun 2024 ini telah memasuki fase Termin III yang akan dilaksanakan di lebih dari 10 kalurahan yang tersebar di wilayah Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Dalam pelaksanaannya, Suluh Praja Termin III akan lebih memvariasikan tema penyuluhan hukum sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi di masyakarat. Kolaborasi antara PKBH Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY akan lebih ditingkatkan untuk mewujudkan pelaksanaan Suluh Praja yang lebih baik.

Rapat Koordinasi Suluh Praja Termin III berjalan dengan baik dan menghasilkan kesimpulan terkait pelaksanaan Suluh Praja Termin III pada September 2024. Telah disepakati tema penyuluhan yang variatif, seperti Keistimewaan Yogyakarta, Multiple Helix, Restorative Justice, dan lain sebagainya sesuai permasalahan di masyarakat. Adanya kegiatan rapat koordinasi ini menunjukkan sinergitas antara Fakutas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY berjalan dengan sangat baik utamanya dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Penulis: Adetia Surya Maulana (PKBH)

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top