Pusat Kajian Law, Gender, and Society Ambil Bagian dalam Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan Dunia Kerja di Surabaya

Pusat Studi Hukum, Gender, dan Masyarakat (LGS) FH UGM bersama dengan International Labour Organization (ILO) dan berbagai stakeholder melakukan kunjungan observasi dan pertemuan stakeholder pada Senin (2/10/2023) hingga Selasa (3/10/2023) di Surabaya. Kunjungan observasi dilakukan di taman penitipan anak (daycare) bertajuk “Ragam Model Penitipan Anak bagi Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga”. Kemudian dilanjutkan dengan Pertemuan Keempat Stakeholder “Penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Perawatan untuk Dunia Kerja Yang Lebih Setara Gender”.

Kegiatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 4 yaitu Pendidikan Berkualitas dan nomor 5 yaitu Kesetaraan Gender.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari  Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Serikat Buruh, Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan berbagai stakeholder lain. Kegiatan ini berhasil mengidentifikasi 4 jenis daycare yang ada di Surabaya yaitu, daycare berbasis komunitas, daycare berbasis industri, daycare berbasis swasta, hingga daycare yang didirikan universitas. Keempat daycare tersebut memiliki corak yang berbeda dari segi sumber pendanaan, fasilitas, keterjangkauan harga, aktivitas pengasuhan, hingga jumlah pendidik dan pengasuh.

Berbagai pihak merekomendasikan agar pendanaan pendirian dan operasional daycare dapat didukung oleh pemerintah, setidak-tidaknya dalam hal gedung dan upah pengasuh serta pendidik. Hal ini dimaksudkan agar daycare mampu dijangkau oleh berbagai kalangan serta mampu memberikan upah dan hak-hak yang layak bagi pengasuh dan pendidik. Selain pemerintah, pertemuan ini juga mendorong perusahaan agar mengalokasikan CSR untuk pendirian dan operasional daycare. Begitupun dengan universitas sebagai institusi pendidikan, agar dapat mendirikan daycare dan mengalokasikan belanja pegawai sebagai kebutuhan primer daycare di universitas. 

Daycare atau layanan pengasuhan anak merupakan salah satu dari 7 (tujuh) isu yang didorong oleh KPPPA bersama dengan ILO dalam kerangka ekonomi perawatan. Enam isu lainnya ialah long term-care atau layanan bagi lansia; layanan terhadap penyandang disabilitas; pengakuan dan perlindungan terhadap pekerja perawatan; perlindungan maternitas; cuti paternitas; dan jaminan sosial dalam ekonomi perawatan. 

Adapun output dari kegiatan ini berupa roadmap atau peta jalan yang akan diintegrasikan dalam RPJPN 2025-2045 berikut dengan dokumen turunannya. Terdapat 3 agenda RPJPN yang selaras untuk mendorong kebijakan-kebijakan terkait ekonomi perawatan, yakni Agenda 1, Mewujudkan Transformasi Sosial, secara spesifik dalam poin IE3 terkait Perlindungan Sosial yang Adaptif; Agenda 2, Mewujudkan Transformasi Ekonomi, secara spesifik dalam poin IE4 terkait Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi; dan Agenda 3, Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, secara spesifik dalam poin IE14 terkait Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender. 

Penulis: Law, Gender, and Society
Penyunting: Humas

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top