Perlindungan Hukum Bagi Pekerja atau Buruh di Usaha Mikro dan Kecil
perlindungan hukum bagi pekerja atau buruh di usaha mikro dan kecil merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan hak-hak mereka diakui dan dipenuhi. Meskipun skala usaha tersebut kecil, perlindungan hukum tetap harus diberikan untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja. Berikut adalah gambaran umum tentang perlindungan hukum bagi pekerja di usaha mikro dan kecil serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya:

1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

  • Menyediakan kerangka kerja umum tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, termasuk UMK.
  • Mengatur tentang upah minimum, waktu kerja, cuti, dan kondisi kerja lainnya.
2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)Mengatur tentang pengembangan dan perlindungan UMKM, termasuk aspek-aspek yang berhubungan dengan tenaga kerja.

3.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

  • Menetapkan kebijakan pengupahan termasuk upah minimum yang harus dipatuhi oleh UMK.
  • Menjamin bahwa pekerja di UMK mendapatkan upah yang layak.

4.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

  • Mengatur tentang pelatihan kerja dan produktivitas untuk pekerja di UMK.
  • Memberikan pedoman tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

5.Inspeksi dan Penegakan Hukum

  • Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan inspeksi dan pengawasan untuk memastikan kepatuhan UMK terhadap peraturan ketenagakerjaan.
  • Penegakan hukum dilakukan terhadap pelanggaran hak pekerja, termasuk pemberian sanksi kepada pengusaha yang melanggar ketentuan.
Misi dan Visi Misi: Memberikan informasi dan dukungan bagi pekerja di usaha mikro dan kecil agar mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak
Visi: Menciptakan lingkungan kerja yang adil dan aman untuk semua pekerja di sektor usaha mikro dan kecil (UMK). Tim Kami Tim kami terdiri dari para profesional yang berdedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di UMK. Kami memiliki pengalaman luas di bidang ketenagakerjaan dan hukum.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja mengatur pelatihan kerja dan produktivitas untuk pekerja di UMK. Ini juga memberikan pedoman tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan menyediakan perlindungan sosial bagi pekerja di UMK, yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Regulasi

Undang-Undang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur ketenagakerjaan di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Ini mencakup peraturan mengenai upah minimum, waktu kerja, cuti, dan kondisi kerja lainnya.

Hak Pekerja

Upah Minimum

Pekerja di UMK berhak mendapatkan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upah minimum ini ditujukan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Waktu Kerja dan Cuti

Pekerja berhak atas waktu kerja yang wajar, yaitu maksimal 40 jam per minggu, dan berhak atas cuti yang layak, termasuk cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti hamil bagi pekerja wanita. Ini penting untuk keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi pekerja.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

UMK wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pekerja. Ini termasuk menyediakan pelatihan K3, peralatan keselamatan yang memadai, dan memastikan bahwa tempat kerja bebas dari bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit.

Jaminan Sosial

Pekerja di UMK berhak mendapatkan perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Ini memberikan jaminan finansial bagi pekerja dan keluarga mereka dalam hal terjadi kecelakaan atau kejadian yang tidak diinginkan.

Program Pemerintah

Program Pelatihan Kerja

Pemerintah menyediakan berbagai program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas pekerja di UMK. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mereka dapat berkontribusi lebih baik terhadap perkembangan UMK.

Dukungan Pembiayaan

Pemerintah menyediakan berbagai skema pembiayaan dan subsidi untuk membantu UMK dalam meningkatkan operasional mereka. Ini termasuk pinjaman dengan bunga rendah, subsidi untuk pelatihan, dan bantuan lainnya.

Program Jaminan Sosial

Melalui BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah menyediakan program jaminan sosial yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan finansial bagi pekerja di UMK.

Pendampingan dan Konsultasi

Pemerintah menyediakan layanan pendampingan dan konsultasi bagi pengusaha UMK untuk membantu mereka mematuhi regulasi ketenagakerjaan dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik.

Sumber Daya

Panduan Hukum

Kami menyediakan panduan hukum yang dapat membantu pekerja dan pengusaha UMK memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dokumen dan Formulir

Di sini Anda dapat mengunduh berbagai dokumen dan formulir yang diperlukan untuk berbagai keperluan terkait ketenagakerjaan di UMK.

Kontak Lembaga Terkait

Daftar kontak lembaga terkait yang dapat membantu pekerja dan pengusaha UMK dalam mengatasi berbagai masalah ketenagakerjaan.

Artikel dan Berita

Kami menyediakan artikel dan berita terbaru tentang ketenagakerjaan, regulasi baru, dan informasi lain yang relevan bagi pekerja dan pengusaha UMK.

Click here
Click Here

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Jl. Sosio Yustisia No. 1, Bulaksumur, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta 55281 – INDONESIA
phone: +62-274-512781 | fax: +62-274-512781 | email: hukum-hk@ugm.ac.id

Facebook Instagram Youtube

INFORMASI PUBLIK

PINTASAN LAMAN

AKREDITASI & SERTIFIKASI

          

© FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEBIJAKAN PRIVASI/PRIVACY POLICY

Scroll to Top