Senin (26/5/2025), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) kembali menunjukkan komitmennya terhadap pengabdian kepada masyarakat. Bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Suluh Praja” dilaksanakan secara luring di Kantor Kalurahan Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Penyuluhan ini diikuti oleh perangkat kalurahan dan warga sekitar, dengan semangat untuk meningkatkan literasi hukum di tingkat akar rumput. Tema yang diangkat, yaitu “Pembentukan Peraturan Kalurahan dan Hukum Perjanjian”, dipilih karena kedua isu ini sering muncul dalam dinamika pemerintahan desa maupun interaksi hukum masyarakat sehari-hari.
Kegiatan dibuka pada pukul 09.30 WIB dengan sambutan hangat dari Lurah Timbulharjo, Anif Arkham Haybar, S.Pd. Setelah itu, para peserta menyanyikan Lagu Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan terhadap semangat kebangsaan. Sesi materi pertama disampaikan oleh Ye Oceng Almahdaly, S.H., M.H. beserta tim dari Kejaksaan Tinggi DIY. Beliau menjelaskan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya dalam memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah kalurahan dan masyarakat sipil sebagai bagian dari pelayanan publik yang inklusif dan transparan, sesuai dengan tujuan SDGs ke-16: Peace, Justice, and Strong Institutions.
Pemaparan berikutnya dibawakan oleh dosen Fakultas Hukum UGM, Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D., yang menjelaskan secara sistematis tahapan pembentukan peraturan kalurahan. Ia menekankan pentingnya mengikuti asas legalitas dan partisipasi publik dalam proses regulasi di tingkat desa agar tercipta hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, Dr. Raden Ajeng Antari Inaka Turingsih, S.H., M.Hum., memaparkan tentang Hukum Perjanjian, sebuah aspek hukum yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, komunal, maupun kelembagaan. Materi ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam ikatan hukum, yang mendukung SDGs ke-4: Quality Education, melalui peningkatan pengetahuan hukum yang aplikatif.
Sesi diskusi berlangsung interaktif, dengan berbagai pertanyaan dari perangkat desa mengenai keabsahan formal peraturan, potensi konflik norma, hingga contoh perjanjian yang sah secara hukum. Para narasumber dari Kejati DIY dan FH UGM memberikan jawaban yang jelas dan solutif, disertai ilustrasi kasus yang mudah dipahami oleh peserta. Metode penyampaian yang komunikatif membuat peserta aktif berdiskusi dan menunjukkan antusiasme yang tinggi. Kegiatan ini tidak hanya memberi manfaat jangka pendek berupa pemahaman hukum, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan perguruan tinggi.
Pelaksanaan penyuluhan ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara institusi akademik, lembaga penegak hukum, dan pemerintahan lokal dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara khusus, kegiatan ini memperkuat poin ke-16 SDGs dalam membangun kelembagaan yang tangguh dan keadilan yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, kerja sama antara FH UGM dan Kejati DIY juga mencerminkan poin ke-17 SDGs, yakni Partnerships for the Goals, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Harapannya, kegiatan seperti ini akan terus diperluas ke berbagai daerah lain di Indonesia, sehingga tercipta masyarakat yang sadar hukum, adil, dan berdaya.
Reportase: Sahl Radian Setyaki
Penulis: Humas
