Senin (20/10/2025), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Kebonagung, Kec. Imogiri, Kab. Bantul, Provinsi DIY. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para peserta yang hadir, yaitu perangkat kalurahan serta masyarakat sekitar, tentang isu hukum yang kerap terjadi. Suluh Praja kali ini mengangkat tema “Penanganan Sampah dan Penyelesaian Sengketa Sampah” untuk memberikan wawasan hukum terkait pentingnya mengetahui dasar-dasar hukum dalam aspek pengelolaan sampah serta penyelesaian sengketa terkait sampah yang sering terjadi.
Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Acara dilanjutkan dengan sambutan pembuka dari Lurah Kalurahan Kebonagung, Marjiyem. Selanjutnya, pemaparan materi awal disampaikan oleh tim Datun Kejaksaan Tinggi DIY, yang diwakili oleh Ye Oceng Almahdaly, S.H., M.H. yang menyampaikan materi terkait tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi DIY. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh tim dosen dari Fakultas Hukum UGM, yaitu Almonika Cindy Fatika Sari, S.H., M.A. selaku dosen pada Departemen Hukum Adat dan Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum. selaku dosen pada Departemen Hukum Lingkungan FH UGM. Pemaparan materi mengenai “Penanganan Sampah” disampaikan oleh Almonika dengan menekankan aspek pada pengelolaan sampah yang bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Desa Wisata di Kebonagung. Selanjutnya, pemaparan materi mengenai “Penyelesaian Sengketa Sampah” disampaikan oleh Fajar Winarni yang memberikan gambaran terkait penyebab timbulnya sengketa hingga praktik-praktik penyelesaian sengketa terkait sampah yang biasanya terjadi. Keseluruhan narasumber baik dari tim Kejati DIY maupun dari tim dosen Fakultas Hukum UGM secara aktif berdiskusi pada sesi tanya jawab dengan para pamong kalurahan. Mayoritas pertanyaan membahas isu-isu berkaitan dengan penanganan sampah serta pengurusan dan permasalahan tanah di Kalurahan Kebonagung yang masih menjadi isu yang perlu dicari solusinya dengan melibatkan seluruh pihak terkait.
Pemaparan materi dari keseluruhan narasumber dikemas dalam bentuk interaktif dan menarik sehingga terlaksana diskusi dengan baik. Para dosen narasumber juga menjawab pertanyaan dari peserta dengan jelas dan solutif. Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diharapkan mampu untuk mendukung poin ke-11 SDGs dalam hal mewujudkan permukiman yang berkelanjutan, poin ke-13 SDGs dalam hal menangani perubahan iklim, turut serta menjadi upaya dalam penguatan masyarakat yang inklusif dan damai sesuai poin ke-16 SDGs untuk menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan dimulai dari pemerintahan kalurahan, serta menguatkan hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai poin ke-17 SDGs.
Penulis: Adetia Surya Maulana (PKBH)
