Rabu (28/1/2026), Fakultas Hukum UGM melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi DIY telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum “Suluh Praja” di Kantor Kalurahan Duwet, Kec. Wonosari, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada para perangkat Kalurahan tentang isu hukum terkait narkotika dan pemanfaatan tanah kas desa. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran para perangkat Kalurahan atas pentingnya upaya preventif terhadap penyalahgunaan berkaitan narkotika untuk kehidupan yang baik dan mengoptimalisasikan pemanfaatan tanah kas desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Acara dimulai pada pukul 09.40 WIB dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Kemudian, terdapat sambutan pembuka dari Lurah, Kalurahan Wareng, Warsito. Pemaparan materi awal disampaikan oleh tim Datun Kejaksaan Tinggi DIY, yang diwakili oleh Surhayawan, S.H. bersama tim yang menyampaikan materi terkait tugas pokok dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara Kejaksaan Tinggi DIY. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh tim dosen dari Fakultas Hukum UGM, yaitu Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. yang menyampaikan materi berkenaan narkotika dan Rafael Edy Bosko, S.H., MIL. yang menyampaikan materi berkenaan pemanfaatan tanah kas desa.
Pemaparan materi mengenai “Narkotika” menekankan berkenaan upaya terhindar dari penggunaan narkotika yang sering membuat kehidupan penggunanya memburuk serta menekankan bahwa hukum seyogyanya perlu dianggap bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebutuhan. Selanjutnya, materi mengenai “Pemanfaatan Tanah Kas Desa” menekankan perihal mekanisme penggunaan tanah kas desa secara umum dan analisis realita pemanfaatannya di Kalurahan terkait. Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, acara penyuluhan hukum tersebut dilanjutkan dengan sesi diskusi yang berisikan beberapa pertanyaan berkenaan kasus yang terjadi di Kalurahan tersebut serta berkenaan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga para anak muda di Kalurahan tersebut untuk terhindar dari permasalahan narkoba. Keseluruhan narasumber baik dari tim Kejati DIY maupun dari tim dosen Fakultas Hukum UGM secara aktif berdiskusi pada sesi tanya jawab dengan para perangkat Kalurahan.
Pemaparan materi dan diskusi dalam kegiatan tersebut dilakukan secara interaktif dengan menekankan pemberian jawaban yang jelas dan solutif. Pelaksanaan penyuluhan hukum sesuai dengan SDGs poin ke-9 berkenaan penguatan pengelolaan sistem informasi yang mendukung industri, inovasi, dan infrastruktur; SDGs poin ke-11 dalam upaya mewujudkan permukiman yang berkelanjutan; SDGs poin ke-16 dengan memperkuat perdamaian, keadilan, serta kelembagaan yang tangguh yang berawal dari pemerintahan Kalurahan; serta SDGs poin ke-17 melalui penguatan kemitraan guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Ghefira Mustika Putri (PKBH)
