Penyuluhan Hukum Prodi Magister Kenotariatan Seri Dua

Pagi hari di Kamis, 2 juni 2022 lalu Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM kembali menyelenggarakan penyuluhan hukum. Kali ini, penyuluhan hukum dilaksanakan di Kelurahan Krembangan, Kulon Progo, DIY. Pada penyuluhan hukum kali ini, narasumber yang dihadirkan adalah Dr. Sulastriyono, S.H., M.SI. sebagai unsur akademisi yaitu Dosen Departemen Hukum Adat FH UGM dan Burhan Albar, SH., M.Kn. sebagai unsur praktisi yaitu seorang Notaris dan PPAT.

Acara diawali dengan sambutan dari Kepala Prodi Magister Kenotariatan, Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.SI. dan Bapak Samiran, Lurah Krembangan. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari Bapak Burhan Albar yang menjelaskan bagaimana tugas Notaris dan PPAT terutama hubungannya dengan permasalahan pertanahan. Beliau menyampaikan pula bahwasanya pada dasarnya, Notaris ataupun PPAT mempunyai tugas untuk menerbitkan Akte-akte dalam membantu Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah. Akte-akte otentik inilah yang juga merupakan sebuah bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik dari hak-hak atas tanah tersebut. Selain itu beliau juga mengingatkan, bahwasanya banyak kejadian-kejadian penipuan yang terjadi di lapangan dalam hal pembuatan akte, maka dari itu masyarakat perlu lebih berhati-hati lagi.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si.. Beliau menyampaikan bahwasanya hadirnya pihak dari Fakultas Hukum UGM merupakan sarana bagi masyarakat maupun bagi Fakultas itu sendiri untuk belajar Bersama. Fakultas memberikan dasar teori hukumnya, masyarakat dapat memberikan pengalaman bagaimana kasus-kasus yang terjadi di lapangan. Kemudian, beliau juga menjelaskan bahwasanya setiap kehidupan manusia ada kaitannya dengan hukum. Terkait masalah pertanahan, masyarakat harus lebih cermat karena tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta ini istimewa. Karena asal-usul dari bidang-bidang tanah yang ada di DIY adalah tanah milik Kasultanan. Semua ini diatur di Peraturan Daerah Keistimewaan DIY.

Setelah sesi pemaparan, dilakukan pula sesi tanya jawab interaktif antara narasumber dengan peserta penyuluhan hukum. Banyaknya pertanyaan yang diajukan menjadi salah satu bukti tingginya antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan Penyuluhan Hukum ini.

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top