Penyuluhan Hukum Departemen Hukum Islam Seri-9 “Harta Peninggalan dan Persoalan Pembagiannya dalam Praktik”

Pada akhir September, Departemen Hukum Islam kembali menyelenggarakan penyuluhan hukum Seri ke-9 dengan tema “Harta Peninggalan dan Persoalan Pembagiannya dalam Praktik”. Pada kegiatan penyuluhan hukum kali ini, narasumber yang dihadirkan adalah Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si selaku Dosen Departemen Hukum Islam FH UGM dan Drs. Arif Irfan, S.H., M.Hum selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Setelah bulan lalu, membawakan tema tentang Unsur-Unsur Kewarisan Islam dan Persoalannya, kali ini para narasumber membahas lebih jauh mengenai salah satu unsurnya yaitu Harta Peninggalan. Menurut Yulkarnain, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Namun perlu dimengerti, bahwa harta peninggalan dalam hal ini masih belum bisa dibagikan kepada ahli waris, karena perlu dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya lainnya, seperti biaya rumah sakit jikalau ada, pengurusan jenazah, pemenuhan wasiat, dan pembayaran hutang.

Selain itu sebagai praktisi hukum, Arif Irfan menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi mengenai harta peninggalan di lapangan adalah mengenai subyek hukum, obyek hukum, dan adanya dinamika peraturan perundangan. Tidak lupa peserta dan narasumber berinteraksi dan berdiskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Ada banyak sekali peserta yang menyampaikan pertanyaannya, terutama terhadap permasalahan yang mereka hadapi langsung.

Di akhir tahun ini, departemen Hukum Islam akan menyelenggarakan tiga kegiatan lagi penyuluhan hukum sebagai rangkaian dari Kolaborasi Penyuluhan Hukum Departemen Hukum Islam Fakultas Hukum UGM dengan Pengadilan Agama Sleman.

 

Penulis: Fadhila Ardianti
Penyunting: Humas

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top