Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja Kalurahan Temon

Kamis, 9 Maret 2023, giliran Kalurahan Temon yang disambangi oleh Fakultas Hukum UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY dalam rangkaian Datun Suluh Praja 2023. Kali ini, topik yang diminta oleh Kalurahan adalah berkaitan tentang Legal Drafting Peraturan Desa. Dengan peserta kurang lebih 20 orang, penyuluhan hukum kali ini berjalan dengan interaktif.

Pemateri yang didatangkan oleh fakultas, pada penyuluhan hukum kali ini adalah Bapak Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M. selaku Dosen dari Departemen Hukum Tata Negara. Andi Sandi, menyampaikan pemaparan mulai dari produk hukum yang dapat dikeluarkan ditingkat kalurahan, yaitu peraturan kalurahan, peraturan lurah, dan peraturan bersama lurah. Dalam pembuatan peraturan desa, strukturnya harus berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksana lain setingkat PP sampai dengan Peraturan Menteri. Kemudian, dijelaskan pula mengenai tips proses pembuatan peraturan desa, seperti bagian drafting dan substansi yang sebaiknya dilakukan oleh tim yang berbeda, cukup memberikan sedikit asas atau tidak sama sekali di peraturan karena sudah diatur oleh peraturan yang lebih tinggi, dan masih banyak lagi. Sedangkan Kejaksaan Tinggi DIY menyampaikan mengenai fasilitas konsultasi gratis yang dapat diakses masyarakat khususnya mengenai permasalahan yang terjadi di Kalurahan.

Pada saat sesi tanya jawab, peserta mengikuti dengan aktif, dengan bukti terdapat peserta yang bertanya mengenai kemungkinan dibuatnya peraturan desa untuk menanggulangi permasalahan adanya bandara baru di dekat Kalurahan yang mempengaruhi tanah pemakaman. Di kesempatan lain, ada pula peserta yang bertanya mengenai tindakan atau respon awal ketika Kalurahan digugat PTUN. Setelah dijawab oleh pemateri, tidak lupa Wakil Dekan Penelitian, Pengabdian Masyarakat dan Sistem Informasi FH UGM, Bapak Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M. mengarahkan peserta untuk dapat menggunakan fasilitas E-Konsultasi gratis yang ada di web resmi Fakultas Hukum UGM untuk berkonsultasi lebih jauh mengenai permasalahan yang ada di desa.

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top