Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja Kalurahan Patalan

Patalan, 19 Juni 2023 – Di hari yang sama dengan pelaksanaan Luhkum Datun Suluh Praja di Tanjungharjo, Kalurahan Patalan juga menjadi tuan rumah acara penyuluhan hukum dengan fokus pada pengelolaan keuangan kas desa. Acara yang dihadiri oleh pamong praja kalurahan dan masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan kas desa yang efektif dan sesuai dengan hukum administrasi negara.

Acara dimulai dengan pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan Lurah Patalan memberikan sambutan, diikuti oleh perwakilan narasumber, dan perwakilan dari Kejaksaan Tinggi DIY.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber. Narasumber utama pada acara ini adalah Dwi Haryati, S.H., M.H., seorang pakar dalam hukum administrasi negara. Beliau memberikan pemaparan materi yang mendalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengelolaan keuangan kas desa. Materi yang disampaikan meliputi peraturan dan regulasi terkait dengan pengelolaan, pengawasan, pelaporan, sampai kepada adanya pelanggaran keuangan kas desa.

Setelah pemaparan materi, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, di mana peserta penyuluhan diberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengklarifikasi segala keraguan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan kas desa.

Acara ditutup dengan sesi penutupan dan foto bersama antara peserta penyuluhan, narasumber, dan pihak Kejaksaan Tinggi DIY. Penyuluhan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pamong praja dan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan kas desa yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah Kalurahan Patalan berharap bahwa acara ini dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan kas desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum administrasi negara, diharapkan pamong praja dan masyarakat dapat mengelola keuangan kas desa dengan lebih baik, meminimalisir risiko penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

TAGS :  

Berita Terbaru

MIH UGM Jakarta Gelar FGD Reviu Kurikulum untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Hukum

Sabtu (25/1/2025) telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum MIH UGM (Kampus Jakarta) di MIH UGM (Kampus Jakarta) secara hybrid. Kegiatan ini sudah berlangsung dari …

Magister Kenotariatan FH UGM Selenggarakan Penyuluhan Hukum Keluarga di Sleman

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja melakukan penyuluhan hukum di di Aula Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan …

Mendiskusikan Budaya Riset di Kampus

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah untuk diskusi dalam workshop “Kebebasan Akademik, Riset Dan Kebijakan Pendidikan Tinggi”, Rabu …

Sabtu (25/1/2025) telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum MIH UGM (Kampus Jakarta) di MIH UGM (Kampus Jakarta) secara hybrid. Kegiatan ini …

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja melakukan penyuluhan hukum di di Aula Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah …

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah untuk diskusi dalam workshop “Kebebasan Akademik, Riset Dan Kebijakan …

Selasa, (21/1/2025) telah dilaksanakan acara Lokakarya Tata Cara Pembuatan Prosidding dan Jurnal (ISSN dan ISBN) Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta). Kegiatan ini memiliki tema …

Scroll to Top