Pengangkatan Lektor Kepala Perkuat Peran UGM dalam Pendidikan Hukum Agraria Berkelanjutan

Dr. Rikardo Simarmata, S.H., dosen dari Departemen Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada, resmi dikukuhkan sebagai Lektor Kepala oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI pada 1 Desember 2024. Pengangkatan ini menjadi tonggak penting dalam kiprahnya di bidang hukum agraria, khususnya pada isu tanah adat dan keadilan sosial.

Selama ini, Dr. Simarmata dikenal aktif dalam mengembangkan kajian hukum tanah berbasis perspektif lokal dan keberlanjutan. Penelitiannya memberikan kontribusi nyata pada pemahaman hukum agraria di Indonesia dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 4 (pendidikan berkualitas) dan SDG 15 (pengelolaan lahan yang berkelanjutan).

Sebagai Lektor Kepala, Dr. Simarmata akan terus memajukan pendidikan hukum agraria di UGM dengan pendekatan inovatif dan berbasis realitas sosial, serta membina kerja sama strategis yang berdampak langsung pada kebijakan pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia.

TAGS :  

Berita Terbaru

Fakultas Hukum UGM Bersama Natural Resources Governance Studies (NRGS) dan PT Pertamina (Persero) Resmi Membuka Program Mini Magister Hukum Pertamina 2026

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam atau Natural Resources Governance Studies (NRGS) kembali menjalin kolaborasi strategis dengan …

PKBH FH UGM dan RRI Pro 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Hukum “Gaji Jogja, Kontrak Buta: untuk Lindungi Freelancer dan Anak Magang” 

Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) berkolaborasi dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 Yogyakarta menyelenggarakan program siaran penyuluhan …

FH UGM dan Kementerian Hukum Gelar Uji Publik RUU GAAR untuk Perkuat Keadilan Restoratif

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia menyelenggarakan Uji Publik Rancangan Undang-Undang Grasi, Amnesti, Abolisi, …

Scroll to Top