Program Magister Ilmu Hukum FH UGM (Kampus Jakarta) menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Golden Visa: Antara Harapan dan Realita dalam Investasi Indonesia”. Seminar ini yang dibagi menjadi dua sesi ini berlangsung secara daring di Kanal YouTube Kanal Pengetahuan Fakultas Hukum UGM pada Sabtu (23/8/2025). Ada pun seminar ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum dan regulasi kebijakan Golden Visa di Indonesia, sekaligus menganalisis implikasinya dalam bidang investasi asing, keimigrasian, maupun pembangunan nasional.
Seminar nasional diawali dengan sambutan oleh Dahliana Hasan, S.H., M.Tax., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum UGM. Dalam sambutannya, Dahliana menekankan bahwa isu Golden Visa berada di persimpangan hukum, ekonomi, dan sosial. Menurutnya, forum akademik seperti ini penting untuk menghasilkan gagasan solutif yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah agar Golden Visa menjadi katalis pembangunan, bukan menimbulkan persoalan baru.
Sesi pertama seminar dipandu oleh Harimuddin, S.H.,dari Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI). Harimuddin membuka diskusi dengan menegaskan bahwa pembangunan bangsa membutuhkan dukungan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, kebijakan Golden Visa hadir sebagai salah satu upaya menarik investor asing agar dapat mendongkrak perekonomian nasional, meskipun dalam praktiknya tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana.
Pembicara pertama, Adi Harsono, Ketua Komite Asia Pasifik APINDO, menyampaikan pandangan kritis mengenai efektivitas Golden Visa di Indonesia. Adi mengkritisi regulasi Golden Visa di Indonesia yang dinilai masih rumit dan cenderung lebih menguntungkan perusahaan besar. Ia mencontohkan kasus pemberian Golden Visa kepada pelatih tim nasional Shin Tae-yong, yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan awal kebijakan untuk mendatangkan investasi asing. Dibandingkan dengan negara lain, menurut Adi, implementasi Golden Visa di Indonesia masih jauh dari ideal karena belum mampu menyederhanakan aturan bagi investor.
Menanggapi hal itu, Dr. Riyatno, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, menjelaskan bahwa Golden Visa ditujukan bagi investor berkualitas yang mampu memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia menguraikan sejumlah tantangan global, seperti ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, dan menurunnya aliran investasi global, serta tantangan domestik berupa biaya investasi yang relatif tinggi dan kepastian hukum yang masih lemah. Meski demikian, Riyatno menegaskan bahwa daya tarik Indonesia tetap besar karena memiliki sumber daya alam melimpah dan pasar domestik yang luas.
Melengkapi pembahasan, Eko Budianto, Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, menguraikan landasan hukum kebijakan ini, yaitu Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 yang diperbarui dengan Permenkumham Nomor 11 Tahun 2024. Eko menjelaskan skema yang meliputi investor perseorangan, perusahaan asing, second home visa, diaspora, talenta global, hingga visa kehormatan. Berdasarkan data, sejak diluncurkan hingga 4 Agustus 2025, tercatat 945 Golden Visa telah diterbitkan dengan nilai komitmen investasi lebih dari Rp46 triliun, serta menyumbang penerimaan negara bukan pajak lebih dari Rp11 miliar.
Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, sesi pertama menegaskan bahwa Golden Visa mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) melalui penciptaan lapangan kerja baru, serta SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) lewat transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri. Dengan demikian, sesi pertama seminar nasional ini memberikan pesan penting bahwa Golden Visa seharusnya tidak dipandang semata-mata sebagai instrumen imigrasi dan investasi, melainkan juga sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan Indonesia yang selaras dengan agenda global SDGs dan visi Indonesia Emas 2045.
Penulis: Ramzy (MIH UGM Kampus Jakarta)
Penyunting: Humas
