Membandingkan Perspektif Hukum antara Belanda dan Indonesia melalui Kuliah Tamu

Kuliah Tamu bagi mahasiswa sarjana kembali diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM pada Jumat (28/10) di Ruang III.1.1 Gedung III Fakultas Hukum. Tema dalam kuliah tamu kali ini adalah “Tort Conducted by Administrative Bodies: Comparative Law Perspective between the Netherlands and Indonesia” yang menghadirkan Prof. Dr. Albertjan Tolenaar, Dosen Rijks Universitet Groningen, dan Dr. Richo Andi Wibowo, Dosen Fakultas Hukum UGM.

Prof. Tolenaar menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Negara (State Liability) dengan pertanyaan, “Apa yang akan terjadi jika pemerintah merugikan rakyatnya?” Mengambil contoh situasi di mana pemerintah merugikan warga, apa yang bisa kita lakukan? Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah. Tidak hanya itu saja, Prof. Tolenaar juga menjelaskan karakteristik dari State Liability, penyebab dari kerusakan yang ditimbulkan oleh pemerintah, agar para mahasiswa dapat lebih memahami konsep State Liability.

Pembahasan lebih lanjut adalah mengenai Unlawful Legislation di mana pemerintah yang mempunyai diskresi dalam membuat undang-undang melewati “kekuasaan” dari hak kewenangan dari legislasi tersebut. 

“Ambil contoh dari adanya implementasi ‘lockdown’. Rakyat masih mencoba untuk berusaha memastikan terlebih dahulu apakah betul-betul melanggar hukum jika mereka tidak taat dengan peraturan tersebut. Karena dengan peraturan ini berarti mereka tidak dapat menjual barang dagangannya, tidak dapat menghasilkan uang dan lain sebagainya,” jelas Prof. Toleenar.

Setelah pemaparan materi dari Prof. Tolenaar, perkuliahan dilanjutkan oleh Dr. Richo. Beliau menjelaskan mengenai permasalahan pengadilan mana yang mempunyai kewenangan jikalau ada tindakan pemerintah yang melanggar hukum. Di satu sisi, ada baiknya perluasan PTUN untuk melakukan pengawasan terhadap administrasi. Pada sisi negatifnya, pengadilan tata usaha negara tingkat pertama hanya berlokasi di ibu kota provinsi. Dari jumlah tersebut, hanya 28 dari 33 ibu kota yang telah didirikan oleh PTUN tingkat pertama. Oleh karena itu, jarak dapat menimbulkan beban tersendiri bagi pencari keadilan untuk mencapai pengadilan.

Sesi kuliah tamu kemudian diakhiri dengan sesi tanya jawab. Sesi ini terbuka baik bagi mahasiswa maupun para dosen yang turut mengikuti Kuliah Tamu ini.

TAGS :  

Berita Terbaru

MIH UGM Jakarta Gelar FGD Reviu Kurikulum untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan Hukum

Sabtu (25/1/2025) telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum MIH UGM (Kampus Jakarta) di MIH UGM (Kampus Jakarta) secara hybrid. Kegiatan ini sudah berlangsung dari …

Magister Kenotariatan FH UGM Selenggarakan Penyuluhan Hukum Keluarga di Sleman

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja melakukan penyuluhan hukum di di Aula Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan …

Mendiskusikan Budaya Riset di Kampus

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah untuk diskusi dalam workshop “Kebebasan Akademik, Riset Dan Kebijakan Pendidikan Tinggi”, Rabu …

Sabtu (25/1/2025) telah dilaksanakan acara Focus Group Discussion (FGD) Reviu Kurikulum MIH UGM (Kampus Jakarta) di MIH UGM (Kampus Jakarta) secara hybrid. Kegiatan ini …

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM baru saja melakukan penyuluhan hukum di di Aula Kalurahan Tegaltirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah …

Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum UGM menjadi tuan rumah untuk diskusi dalam workshop “Kebebasan Akademik, Riset Dan Kebijakan …

Selasa, (21/1/2025) telah dilaksanakan acara Lokakarya Tata Cara Pembuatan Prosidding dan Jurnal (ISSN dan ISBN) Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta). Kegiatan ini memiliki tema …

Scroll to Top