Kompetisi LO UU ITE: Bukti Anti Kebebasan Berpendapat?

Penerbitan surat keputusan bersama atau SKB Pedoman sebagai Implementasi UU ITE yang telah resmi ditanda tangi oleh beberpa pihak, seperti: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Menkominfo Johnny G Plate. Media menyorot bahwa SKB memiliki isi yang tefokus pada 4 pasal dalam Undang-undang ITE, yaitu: Pasal 27 (susila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan), Pasal 28 (berita bohong dan SARA), Pasal 29 (ancaman kekerasan), dan Pasal 36 (kerugiaan materiil).

Publik sempat berekspektasi besar terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika ia menyerukan untuk merevisi UU ITE. Namun ekspektasi itu seolah pupus ketika bahasan Revisi UU ITE tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Hasrat publik saat ini, pemerintah perlu segera merevisi UU ITE. Kondisi yang ada saat ini, UU ITE bisa dibilang menjadi simbol pengekangan kebebasan berpendapat.

UU ITE dianggap belum memberikan jaminan atas kebebasan berpendapat masyarakat dalam memberikan kritikan kepada pemerintah melalui media sosial. Karena di dalam UU ITE tersebut masih terdapat pasal-pasal karet yang menimbulkan multitafsir berbagai kalangan. Atas dasar itulah kami tim KMMIH UGM Jakarta bermaksud untuk mengadakan Kompetisi Legal Opinion dengan tema UU ITE: Bukti Anti Kebebasan Berpendapat? Yang diselenggarakan pada tanggal 1 November – 21 November 2021.

Berita Terbaru

Praktik Peradilan Semu dalam Rangkaian Sertifikasi (SPR-1201) Banknotes Features, Counterfeit, and Legal Aspect Gelombang 1

Fakultas Hukum UGM yang diwakili oleh Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha menampilkan praktik peradilan semu tindak pidana terhadap rupiah. Dalam peradilan semu yang ditampilkan melibatkan …

Berkomitmen Lakukan Pengembangan Karir Dan Pendidikan, LCDC Berikan Konseling Gratis Bagi Mahasiswa

Memasuki paruh pertama tahun 2024, LCDC sebagai salah satu unit di Fakultas Hukum UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pengembangan pendidikan dan karir bagi mahasiswa. …

Expert Talk : Pengalaman Dosen sebagai Saksi Ahli dalam Kasus Korupsi

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan acara yang menggali aspek-aspek mendalam tentang peran dosen sebagai saksi ahli dalam penanganan kasus korupsi. Acara ini dihadiri …

Fakultas Hukum UGM yang diwakili oleh Organisasi Peradilan Semu Satria Paramartha menampilkan praktik peradilan semu tindak pidana terhadap rupiah. Dalam peradilan semu …

Memasuki paruh pertama tahun 2024, LCDC sebagai salah satu unit di Fakultas Hukum UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam melakukan pengembangan pendidikan dan …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan acara yang menggali aspek-aspek mendalam tentang peran dosen sebagai saksi ahli dalam penanganan kasus korupsi. …

Delegasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM berhasil meraih penghargaan sebagai Best Speaker pada gelaran lomba teknik pembuatan akta “Padjajaran Notarial Fair 2024”. …

Scroll to Top