Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Kesehatan di Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, pada Kamis (1/5/2025). Acara ini dapat terlaksana berkat kerja sama yang baik antara pihak penyelenggara dengan DoctorSHARE, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas Letung, RSUD Jemaja, serta dukungan dari Sinarmas Mining.
Tim pelaksana dari pihak FH UGM terdiri dari perwakilan mahasiswa S2 MHKes, yaitu dr. Nabila Khairunisa, dr. Kenya Leilani, dr. Muhammad Rizky Bafadhal, I Wayan Artawan, S.H., La Ode Akbar Alikhan, S.H., serta perwakilan dari PKBH yaitu Sahl Radian Setyaki.
Acara penyuluhan dilaksanakan mulai pukul 09.00 hingga 11.30, bertempat di Puskesmas Letung, dengan mengangkat dua tema. Tema pertama adalah Menjaga Kerahasiaan Data Pasien, dan tema kedua adalah Penyelesaian Sengketa Medis. Tema-tema ini dipilih dikarenakan banyaknya sengketa medis yang diawali dari pelanggaran dalam menjaga kerahasiaan rekam medis yang berisi data kesehatan pasien. Disampaikan oleh Penyuluh bahwa rekam medis merupakan fondasi yang harus menjadi pijakan bagi Tenaga Medis (Named) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) dalam memberikan pelayanan. Pemahaman atas hal ini, diharapkan akan membuat Named dan Nakes lebih berhati-hati dalam menjaga rekam medis, sesuai dengan amanat dalam Undang-undang Kesehatan.
Terdapat 33 Named dan Nakes yang sangat antusias dalam mengikuti acara, dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta. Diskusi berjalan dengan hangat, dan meninggalkan kesan positif bagi penyelenggara dan peserta.
“Selama 11 tahun Saya bertugas di Puskesmas Letung, belum pernah ada penyuluhan hukum seperti ini. Dengan adanya penyuluhan ini, Kami berharap bisa lebih memahami aturan hukum berkaitan dengan pekerjaan, khususnya hukum kesehatan. Terima kasih MHKes Fakultas Hukum UGM, semoga semakin banyak kegiatan serupa”, kata drg. Lina (39 tahun), salah satu peserta penyuluhan.
I Wayan Artawan, S.H. (27 tahun), salah satu perwakilan mahasiswa MHKes FH UGM sekaligus sebagai Penyuluh yang bertugas, menyatakan, “ Saya senang sekali karena Named dan Nakes di sini menyambut kami dengan sangat baik, dan aktif dalam sesi tanya jawab, sehingga kegiatan dapat berjalan dengan optimal. Semoga dapat memberikan bermanfaat bagi semua pihak.” ucap dia.
Acara ditutup dengan penyerahan alat-alat kesehatan bagi Puskemas dan Fasilitas Kesehatan lain di sekitar lokasi penyuluhan. Alat kesehatan yang didonasikan terdiri dari alat pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS), Asam Urat, Kolesterol sebanyak 4 buah, strip pemeriksaan GDS, Asam Urat dan Kolesterol masing-masing 8 kotak, alat pemeriksaan detak jantung janin (Doppler) 1 buah, dan timbangan digital bayi 4 buah. Donasi diserahkan secara bergantian oleh perwakilan dari FH UGM, dan diterima oleh Kepala Puskemas Letung, Bapak Ns. Adymulianto Manurung, S.Kep. M.Kes. beserta jajarannya.
Kegiatan yang berlangsung meninggalkan kesan yang positif bagi perwakilan PKBH, yang juga merupakan mahasiswa S1 FH UGM Sahl Radian. “Pemberian bantuan alat kesehatan ini merupakan bentuk kepedulian FH UGM untuk turut menyukseskan program pemerintah dalam pencegahan stunting dan skrining penyakit kronis tidak menular, sekaligus sebagai penutup rangkaian kegiatan Pengabdian Masyarakat Periode Pertama yang telah berjalan selama 4 hari di Pulau Letung, yang dimulai dari Pelayanan Kesehatan Gratis, hingga penyuluhan kesehatan bagi anak SD dan masyarakat sekitar, serta penyuluhan hukum bagi Named dan Nakes hari ini. Semoga program ini dapat berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya warga Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas.” terang Sahl.
Tujuan pelaksanaan dari keseluruhan rangkaian acara Pengabdian Masyarakat ini adalah untuk mendukung terlaksananya SDGs, terutama tujuan ke-3, yaitu menjamin kehidupan sehat dan kesejahteraan, serta tujuan ke-10 untuk mengurangi ketimpangan, khususnya dalam pelayanan kesehatan, dan pemahaman atas hukum kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), serta wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) di Indonesia. Tentunya, kegiatan ini juga diharapkan akan menguatkan hubungan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan tujuan ke-17 SDGs.
Penulis: Budiatri Retno Noormaningrum dan Sahl Radian Setyaki
