Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Pusat Kajian Tata Kelola Sumber Daya Alam (Natural Resources Governance Studies/NRGS), bekerja sama dengan PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Corporate University, telah menyelesaikan minggu ke-7 dari pelaksanaan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2025. Sesi pembelajaran dilaksanakan pada Sabtu (2/8/2025) dan Minggu (3/8/2025), bertempat di Kampus Magister Ilmu Hukum UGM Jakarta.
Pada minggu ketujuh ini, sebanyak lebih dari 60 peserta dari jajaran manajemen hingga pimpinan PT Pertamina (Persero) mendalami topik hukum yang berkaitan erat dengan praktik bisnis dan dinamika global, khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha, hukum bisnis transnasional, penyelesaian sengketa alternatif, serta hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Materi yang disampaikan secara paralel di dua kelas ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman strategis terhadap lanskap hukum bisnis yang semakin kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Pada hari pertama, kelas dimulai pukul 09.00 WIB dengan topik Perbandingan Hukum Persaingan Usaha, khususnya penerapan kegiatan dalam persaingan usaha yang dilarang dalam UU No. 5/1999 dan perbandingannya dengan praktik di berbagai yurisdiksi luar negeri. Materi ini disampaikan oleh A.M Alfridjianta, seorang praktisi hukum yang memiliki lisensi sebagai pengacara di AS dan Inggris. Dilanjutkan dengan sesi mengenai Hukum Bisnis Transnasional, para peserta mengeksplorasi regulasi anti-dumping, subsidi, dan safeguards, serta studi kasus terkait kebijakan perdagangan internasional. Materi ini dibawakan oleh Bagus Suksmo Djati Nur Buwono, S.H., LL.M., Managing Partner di Bagus Enrico & Partners.
Pada hari kedua, pembelajaran difokuskan pada dua topik utama. Pertama, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk kasus-kasus arbitrase di sektor energi dan migas di Indonesia dan luar negeri, yang dipandu oleh Jou Samuel Hutajulu, S.H., M.H., Ketua Umum Badan Arbitrase Sengketa Energi. Kedua, sesi mendalam mengenai Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mencakup pembahasan entitas yang dapat dipailitkan serta konsep uitvoerbaar bij voorraad, disampaikan oleh Jamaslin James Purba, S.H., M.H., Managing Partner di James Purba & Partners. Sesi pembelajaran pada hari Minggu diakhiri dengan pelaksanaan Post-Test 3 untuk mengevaluasi pemahaman peserta setelah mengikuti rangkaian materi.
Program ini dirancang secara interaktif untuk memastikan peserta tidak hanya memahami aspek teknis hukum, tetapi juga mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip good corporate governance dalam pengambilan keputusan bisnis di lingkungan BUMN dan industri energi.
Pelaksanaan Program Mini Magister Hukum Pertamina 2025 merupakan bagian dari kontribusi nyata Fakultas Hukum UGM dan PT Pertamina (Persero) dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Sinergi strategis ini memperkuat kapasitas hukum korporasi yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan di tengah tantangan global yang semakin dinamis.
Penulis: Stephanie Kristina Susanto (NRGS)
