Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menjadi peserta dalam Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Urgensi dan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) tentang Pengelolaan Alih Fungsi Anjungan Minyak Lepas Pantai (AMLP) Pasca Operasi menjadi Terumbu (Rig to Reefs) dan Budidaya Ikan (Rig to Fish Farm). Forum ini diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Jumat (24/10/2025) di The Alana Yogyakarta Hotel.
Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi isu strategis, mengumpulkan masukan lintas kementerian dan lembaga, serta menyusun draft awal naskah urgensi Ranperpres mengenai pengelolaan AMLP pasca produksi. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk membangun sinergi antar pemangku kepentingan dalam pemanfaatan kembali anjungan pasca operasi secara berkelanjutan.
Tim peneliti FH UGM berperan aktif dalam penjaringan isu, informasi, dan data yang menjadi dasar penyusunan kebijakan. Partisipasi ini mencerminkan kontribusi akademisi dalam memperkuat dasar hukum dan tata kelola pengelolaan sumber daya kelautan nasional. Program Rig to Reefs dan Rig to Fish Farm diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem laut sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Keterlibatan Fakultas Hukum UGM dalam forum ini selaras dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 14: Kehidupan di Bawah Air (Life Below Water) yang berfokus pada pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan. Melalui program Rig to Reefs dan Rig to Fish Farm, inisiatif ini mendorong rehabilitasi ekosistem laut dengan mengubah anjungan minyak pasca operasi menjadi habitat buatan yang mendukung keanekaragaman hayati serta meningkatkan produktivitas perikanan. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi pada SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim (Climate Action) dengan memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk mendukung ketahanan ekosistem laut terhadap dampak perubahan iklim, seperti kerusakan terumbu karang dan penurunan populasi ikan. Di sisi lain, kolaborasi lintas lembaga pemerintah, akademisi, dan masyarakat pesisir yang terjalin dalam forum ini mencerminkan implementasi SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals), dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dalam membangun tata kelola kelautan yang adil, transparan, dan berwawasan lingkungan.
