Dua dosen Fakultas Hukum UGM: Laras Susanti, SH., LL.M. dan Nailul Amany, SH., M.H. mengikuti Simposium Nasional Hukum Perdata International IV dengan topik “Arah dan Perkembangan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional Indonesia” pada tanggal 12-13 September 2019 di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Hasil Simposium ini menjadi masukan untuk draft RUU yang sedang dibuat. (LS)
Dosen Fakultas Hukum UGM, Laras Susanti, SH., LL.M. dan Nailul Amany, SH., M.H. di Simposium Nasional Hukum Perdata International IV
TAGS :
Berita Terbaru
Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal
Oktober 18, 2024
Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …
Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale
Oktober 17, 2024
Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …
Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024
Oktober 11, 2024
Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …
Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …
Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …
Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …