Departemen Hukum Pidana UGM Gelar Konsinyering Internal: Pendalaman KUHP Nasional dan Inovasi Metode Pengajaran untuk Semester Gasal 2024/2025

Departemen Hukum Pidana telah menyelenggarakan Konsinyering Internal berupa Pendalaman KUHP Nasional dan Harmonisasi Materi Perkuliahan pada Senin (05/08/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh para dosen dari Departemen Hukum Pidana yang secara aktif berpartisipasi dalam diskusi dan perencanaan untuk persiapan pembelajaran Semester Gasal Tahun Ajaran 2024/2025.

Agenda utama kegiatan mencakup pembahasan terkait teknis perkuliahan dan metode pengajaran yang lebih inovatif guna meningkatkan kualitas pendidikan bagi para mahasiswa. Selain itu, terdapat sesi pendalaman KUHP Nasional oleh Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum. Dalam sesi ini Prof. Marcus memaparkan perbedaan paradigma, aspek-aspek pengubah tindak pidana yang menjadikan pembeda tindak pidana dalam KUHP dengan WvS, dan lain-lain.

Konsinyering Internal ini sangat penting untuk kelangsungan operasional departemen serta berperan dalam mencapai beberapa poin penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs). Sebagai contoh, SDGs 4 yang berfokus pada Pendidikan Berkualitas, di mana tujuan diadakannya rapat ini adalah sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan hukum di Universitas Gadjah Mada. Kemudian, SDGs 16 yang menekankan pada Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat akan berkaitan dengan upaya departemen untuk membangun kelembagaan yang efektif dan akuntabel di bidang hukum. Terakhir, SDGs 17 yang menekankan pada pentingnya Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, tecermin dari rencana kerja sama dan kolaborasi yang akan dijalankan departemen dengan berbagai pihak.

Penulis: Lusia Rina Wulandari, Bintang Ratu Excelluna Rohman Putri

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top