Bedah Buku “Kronik Otoritarianisme Indonesia”: Pendidikan Publik untuk Demokrasi dan SDGs

Kamis (19/6/2025), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Penerbit Mojok mengadakan acara bedah buku berjudul “Kronik Otoritarianisme Indonesia.” Acara ini berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.30 WIB di Auditorium Fakultas Hukum UGM dan terbuka untuk umum.

Diskusi dipandu oleh Iona Fahriyah Odilla, S.H., anggota PUKAT FH UGM. Acara ini menghadirkan dua pembicara terkemuka, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, dosen Hukum Tata Negara di FH UGM, dan sejarawan Muhidin M. Dahlan. Selain itu, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A. dari Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, hadir sebagai penanggap.

Acara ini menjadi wadah penting untuk mengulas kembali jejak otoritarianisme dalam sejarah politik Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi dan hukum. Para pembicara membahas praktik otoritarianisme di Indonesia, mengkaji bagaimana praktik tersebut membentuk lanskap politik saat ini.

Salah satu tema kunci yang dibahas adalah relevansi otoritarianisme terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Para pembicara menekankan bahwa memahami konteks sejarah otoritarianisme sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Saat acara berakhir, peserta didorong untuk merenungkan pelajaran yang didapat dan mempertimbangkan peran mereka dalam mempromosikan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Bedah buku ini tidak hanya berfungsi sebagai latihan akademis tetapi juga sebagai seruan untuk bertindak bagi semua peserta untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih demokratis dan adil.

Sebagai kesimpulan, bedah buku “Kronik Otoritarianisme Indonesia” merupakan acara penting yang menyoroti pentingnya pendidikan dalam memahami dan mengatasi warisan otoritarianisme. Dengan menghubungkan analisis sejarah dengan isu-isu kontemporer, acara ini menekankan peran krusial pendidikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM dan Babinkum TNI Gelar Bimtek Orditur Militer, Fokus pada Penegakan Hukum dan Koneksitas

Kamis (19/6/2025), telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Bimbingan Teknis Profesi Orditur Militer Tahun Ajaran 2025”. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan kualitas sumber …

Delegasi FH UGM Raih Juara 1 dan Best Speaker di Airlangga Law Competition 2025

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Airlangga Law Competition (ALC) 2025. Selain itu juga berhasil meraih penghargaan Best Speaker …

Selangkah Lebih Dekat dengan Proses Legislasi PBB, Mahasiswi FH UGM Menyuarakan Suara Anak Muda dalam Perjuangan Mitigasi Perubahan Iklim

Salsalina Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, menjadi delegasi di ECOSOC Youth Forum 2025. Forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di …

Kamis (19/6/2025), telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Bimbingan Teknis Profesi Orditur Militer Tahun Ajaran 2025”. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi …

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Airlangga Law Competition (ALC) 2025. Selain itu juga berhasil meraih …

Salsalina Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, menjadi delegasi di ECOSOC Youth Forum 2025. Forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi tuan rumah kegiatan Sound of Justice 2025 Goes to Campus, sebuah seminar interaktif yang diselenggarakan …

Scroll to Top