Bedah Buku “Kronik Otoritarianisme Indonesia”: Pendidikan Publik untuk Demokrasi dan SDGs

Kamis (19/6/2025), Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Penerbit Mojok mengadakan acara bedah buku berjudul “Kronik Otoritarianisme Indonesia.” Acara ini berlangsung dari pukul 13.30 hingga 16.30 WIB di Auditorium Fakultas Hukum UGM dan terbuka untuk umum.

Diskusi dipandu oleh Iona Fahriyah Odilla, S.H., anggota PUKAT FH UGM. Acara ini menghadirkan dua pembicara terkemuka, yaitu Dr. Zainal Arifin Mochtar, dosen Hukum Tata Negara di FH UGM, dan sejarawan Muhidin M. Dahlan. Selain itu, Prof. Dr. Amalinda Savirani, S.IP., M.A. dari Departemen Politik dan Pemerintahan FISIPOL UGM, hadir sebagai penanggap.

Acara ini menjadi wadah penting untuk mengulas kembali jejak otoritarianisme dalam sejarah politik Indonesia serta dampaknya terhadap demokrasi dan hukum. Para pembicara membahas praktik otoritarianisme di Indonesia, mengkaji bagaimana praktik tersebut membentuk lanskap politik saat ini.

Salah satu tema kunci yang dibahas adalah relevansi otoritarianisme terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Para pembicara menekankan bahwa memahami konteks sejarah otoritarianisme sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.

Saat acara berakhir, peserta didorong untuk merenungkan pelajaran yang didapat dan mempertimbangkan peran mereka dalam mempromosikan demokrasi dan keadilan di Indonesia. Bedah buku ini tidak hanya berfungsi sebagai latihan akademis tetapi juga sebagai seruan untuk bertindak bagi semua peserta untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih demokratis dan adil.

Sebagai kesimpulan, bedah buku “Kronik Otoritarianisme Indonesia” merupakan acara penting yang menyoroti pentingnya pendidikan dalam memahami dan mengatasi warisan otoritarianisme. Dengan menghubungkan analisis sejarah dengan isu-isu kontemporer, acara ini menekankan peran krusial pendidikan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat.

TAGS :  

Berita Terbaru

Prof. Mailinda Eka Yuniza Kukuhkan Diri sebagai Guru Besar FH UGM, Soroti Strategi Hukum Pensiun Dini PLTU dalam Transisi Energi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar dalam bidang Hukum di Balai Senat …

Delegasi UGM Raih Juara II Kompetisi Legal Opinion Fasih Law Fair 2025

Fakultas Hukum UGM dengan diwakili oleh Maytri Gestart Ignatius dan Ganeshara Jilan Emeri, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, berhasil meraih Juara II dalam Kompetisi  Legal Opinion …

Informasi Tes Substansi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Seleksi Gelombang IV 2025/2026

A. Materi Tes Substansi Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia Hukum Perjanjian atau Perikatan Hukum Agraria atau Pertanahan B. Persyaratan Tes Substansi Membawa kartu identitas …

Scroll to Top