Ananda Prima Yurista (S.H., M.H.)

Mata Kuliah

Hukum Agraria
Hukum Pertanahan

Title

MENILIK REZIM PENGELOLAAN TAMBANG FREEPORT DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT: PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ATAU PERALIHAN KE REZIM PERIZINAN?
Kompatibilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang E-Sertifikat
Mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Keistimewaan Yogyakarta
HAK PENGUASAAN ATAS SUMBER DAYA ALAM DALAM KONSEPSI DAN PENJABARANNYA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Gagasan Pemikiran Road Safety di Indonesia
Ojek Online: Problematika dan Peluang Pengaturannya di Indonesia
GAGASAN PEMIKIRAN ROAD SAFETY DI INDONESIA
OJEK ONLINE: PROBLEMATIKA DAN PELUANG PENGATURANNYA DI INDONESIA
Quo Vadis Pengaturan Penataan Ruang Hasil Reklamasi
Inisiasi Pemerintah Daerah dalam Mengatur Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Adat di Kabupaten Manggarai
Reviewing the Development Plan of Temon Airport, Kulonprogo District in the Perspective of Integrative Spatial Planning System
The Impacts of Unclear Law and Border on Environmental Protection: The Case of the Manggarai Timur and Ngada Regencies of Flores, Indonesia
Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara Terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau pulau Kecil
Kompatibilitas Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sebagai Rencana Tata Ruang yang Integratif
Menakar Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Rencana Tata Ruang Laut yang Integratif
Analisis Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan Indonesia (Konstruksi Hukum Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan)
Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
PENGAKUAN SURAT KETERANGAN TANAH ADAT SEBAGAI SYARAT PENERBITAN ARSIP PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi di Indonesia
Konsistensi pengaturan jaminan sosial terhadap konsep negara kesejahteraan Indonesia
Kajian Hukum Kedudukan Kepala Daerah Terpilih Yang Terlibat Tindak Pidana Suap Terhadap Keabsahan Masa Jabatannya
Konservasi Hutan Partisipatif Melalui REDD+ (Studi Kasus Kalimantan Tengah sebagai Provinsi Percontohan REDD+)
Fungsionalisasi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia
PRAKTIK TERBAIK PADA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEBAGAI PROVINSI PERCONTOHAN REDD+1
MENINJAU PERENCANAAN PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PERSPEKTIF PENATAAN RUANG YANG INTEGRATIF