ALSA LEGAL DISCUSSION 2018

poster legdis

 

“Dunia tidak akan dihancurkan oleh mereka yang melakukan kejahatan, tetapi oleh mereka yang menontonnya tanpa melakukan apa-apa” -Albert Einstein

Budaya korupsi telah mengakar kuat dan kian menjadi tantangan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Pada 2017, Indonesia menduduki tempat ke-96 dalam Indeks Persepsi Korupsi tahunan dari Transparency International. Bahkan, di tahun 2017, berdasarkan data yang disajikan oleh ICW, Indonesia memiliki 226 kasus korupsi dalam kurun waktu enam bulan, yang merugikan negara sejumlah 1,83 triliun rupiah!

Ironisnya, KUHP di Indonesia tidak memiliki pasal atau delik tentang korupsi hingga saat ini. Namun, sejak 2015, Indonesia telah mulai merancangkan KUHP baru yang kita kenal dengan RUU KUHP.  Dimana akhirnya, tindak pidana korupsi diatur didalamnya.

Ingin tahu lebih lanjut? Divisi Law Development ALSA LC UGM mengundang Anda ke ALSA LEGAL DISCUSSION 2018!

TEMA :  “Membedah Delik Korupsi dalam Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”

DILAKSANAKAN PADA :

– Tanggal : 9 April 2018
– Waktu    : 14.00 – 19.00 WIB
– Tempat  : Gedung 5, Ruang 5.3.1 Fakultas Hukum UGM

FASILITAS :

– Pendaftaran GRATIS!
– Sertifikat
– Snack

NARASUMBER :
1. Prof Dr Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum – Guru Besar Hukum Pidana FH UGM.
2. Dr. Yadyn S.H., M.H. – Jasa Penuntut Umum KPK.
3. Dr. Zainal Arifin Muchtar S.H., LL.M * (Masih dalam konfirmasi) – Pusat Studi Kajian Anti Korupsi UGM.

Daftar sekarang, Jumlah kursi terbatas!
Untuk pertanyaan lebih lanjut dan pendaftaran, silakan hubungi:
1. Diva Nabila (082226253619 / Line: divanblcty27)
2. Jerico Limans (082388872282 / Line: jericolimans99)

Format Pendaftaran :
Nama Lengkap_Institusi_Nomor Telepon.
__________
Entrusting, Enabling and Establishing Excellence

ALSA, Always be One!
——————————-

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top