Fakultas Hukum Resmi Bekerja Sama dengan AAI

IMG_2096

Fakultas Hukum (FH) UGM secara resmi mengadakan kerja sama dengan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Jumat (5/8). Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh Prof. M. Hawin., S.H., LL.M., Ph.D selaku dekan FH UGM, M. Ismak, S.H., M.H. selaku Ketua Umum AAI, dan Jandri Onasis Siadari, S.H., LL.M selaku  selaku Sekretaris Jenderal AAI berlangsung di Ruang Sidang Dekanat FH UGM. Pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) menjadi pembahasan utama dalam kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak.

Lewat PKPA yang diselenggarakan atas kerja sama ini, diharapkan dapat mempersiapkan para advokat untuk memiliki kemampuan, keterampilan, dan etika yang lebih baik dari PKPA konvensional. Tidak seperti PKPA biasa yang dirancang layaknya sebuah kursus, PKPA hasil kolaborasi FH UGM dan AAI nanti akan dinilai sebagai suatu pendidikan tinggi seperti yang tertuang dalam perundang-undangan.

“PKPA bukanlah kursus tetapi merupakan pendidikan tinggi dalam bentuk pendidikan yang sifatnya professional atau profesi,” ujar Efendy H. Purba, S.H., M.H.. Ketua Bidang Penelitian Khusus Profesi Advokat AAI itu menyampaikan bahwa AAI telah menyusun suatu kurikulum dimana peserta, dalam hal ini mahasiswa, disamping mendapat ijazah juga akan mendapat sertifikat profesi advokat ketika lulus.

FH UGM sendiri menyambut niat baik dari AAI mengingat terdapat program Magister Litigasi di FH UGM yang sudah berfokus pada pendidikan advokat. Andi Sandi Antonius T.T., S.H., LL.M., Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni FH UGM, menyatakan program yang telah dirumuskan AAI nantinya akan dipadukan dengan program FH UGM sehingga terdapat kelas untuk porsi akademik serta porsi praktik.

“Nanti kita mendesain PKPA itu masuk ke dalam Megister Litigasi,” terangnya.

Selain PKPA, kerja sama ini membuka kemungkinan disepakatinya kerja sama di bidang penelitian. Andi menambahkan bahwa program magang bagi dosen dan mahasiswa juga akan dibicarakan lebih lanjut. (Lita)

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top