National Video Conference 2020 ALSA LC UGM, “Menembus Politik Perebutan Kekuasaan dalam Parliamentary Threshold”

Divisi Law Development ALSA LC UGM kembali mengadakan acara National Video Conference 2020 pada Minggu, 13 September 2020 secara daring melalui Zoom Meeting Application. Pada tahun ini tema yg diangkat adalah “Menembus Politik Perebutan Kekuasaan dalam Parliamentary Threshold” dengan total jumlah peserta sebanyak 146 peserta dan dihadiri Bapak Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. (Mas Uceng) dan Ibu Titi Anggraini, S.H., M.H. (Ibu Titi) sebagai narasumber.

Mas Uceng selaku narasumber pertama mengawali pembahasan terkait Parliamentary Threshold sebagai gagasan penyederhanaan partai dengan asumsi dasar bahwa orang tidak boleh dibatasi untuk membentuk partai selama syarat pembentukan partai politik, serta menjelaskan bahwa Parliamentary Threshold yang ada di Indonesia telah memasuki tahap membatasi keragaman, karena sistem tersebut dapat menghilangkan kaum minoritas dari parlemen. Selanjutnya, Ibu Titi memimpin pembahasan mengenai ambang batas yang diberlakukan untuk mengurangi partai-partai kecil di parlemen agar ada konstelasi untuk memperkuat presiden di eksekutif. Beliau menunjukan beberapa kumpulan data yang sampai pada kesimpulan bahwa sekarang jumlah partai yang ada berbeda dengan efektifitas jumlah partai di parlemen. Sehingga, beliau berkesimpulan bahwasanya semakin tinggi angka ambang batas, maka semakin banyak suara rakyat yang terbuang dan sistem pemilu menjadi tidak proporsional.

Kemudian di akhir sesi pemaparan materi dan tanya jawab, Moderator memberikan kesimpulan terkait jawaban kedua narasumber atas pertanyaan yang telah dilontarkan. Acara ditutup dengan penyerahan sertifikat dan sesi foto bersama.

 

TAGS :  

Berita Terbaru

 Penyuluhan Hukum tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, Hukum Pidana, serta Hak dan Kewajiban Pamong di Kalurahan Logandeng, Gunungkidul

Selasa (21/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) …

Penyuluhan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa dalam Hubungan Bertetangga, Pengelolaan Sampah, dan Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kalurahan Bendung, Gunungkidul

Selasa (21/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui unit Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati …

Penyuluhan Hukum Seputar KUHP Baru dan Posko Konsultasi Bagi Warga Binaan Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta 

 Jumat (17/7/2026), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) sukses menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan konsultasi …

Scroll to Top