Program Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kunjungan ke DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan ini dilaksanakan Senin (17/11/2025), sebagai bagian dari mata kuliah Hukum dan Politik serta mata kuliah Law and Politic. Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD DIY ini diisi oleh narasumber dari DPRD DIY, yaitu Yudi Ismono, S.Sos., M.Acc. dan Siska, serta dipandu oleh Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M.(HR)., Ph.D. selaku dosen pengampu. Kunjungan ini bertujuan memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai dinamika hukum sebagai produk politik, fungsi lembaga legislatif, serta tantangan integritas dalam proses pembentukan kebijakan publik.
Dalam pemaparannya, Siska menjelaskan struktur DPRD DIY, mulai dari hak-hak legislatif—seperti hak angket, interpelasi, hingga hak menyatakan pendapat—hingga fungsi penyusunan peraturan daerah dan pengawasan terhadap implementasi kebijakan publik. Ia juga menyoroti karakter khas DIY sebagai daerah istimewa, yang memungkinkan DPRD DIY memiliki kewenangan penyusunan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) yang tidak dimiliki daerah lain. Penjelasan terkait proses anggaran, mekanisme pengawasan, serta dinamika politik antarfraksi memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana kepentingan politik dan birokrasi berpengaruh terhadap kualitas legislasi.
Sementara itu, Yudi Ismono membahas tantangan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan pentingnya menghadirkan kajian akademik yang kredibel dalam setiap proses pembentukan peraturan daerah. Ia menekankan bahwa kualitas NA seringkali belum optimal karena disusun oleh pihak ketiga yang tidak selalu memiliki kompetensi memadai, sekaligus karena lemahnya meaningful participation dari masyarakat. Mahasiswa juga diajak memahami keterbatasan anggaran, tantangan keterbukaan informasi, serta pentingnya penguatan partisipasi publik melalui dukungan teknologi informasi.
Kegiatan ini juga menjadi ruang interaktif bagi mahasiswa untuk mendalami isu-isu kunci mengenai politik lokal, posisi istimewa Kesultanan dalam pemerintahan DIY, mekanisme pengawasan terhadap eksekutif, hingga perdebatan mengenai representasi publik dan peran NGO dalam proses legislasi. Melalui diskusi ini, mahasiswa memperoleh perspektif langsung mengenai bagaimana DPRD berfungsi sebagai mekanisme checks and balances dan bagaimana nilai-nilai integritas, transparansi, serta akuntabilitas diuji dalam praktik politik sehari-hari.
Dari sudut pandang pembangunan berkelanjutan, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kegiatan ini mendukung SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dengan memberikan pembelajaran kontekstual dan berbasis pengalaman nyata kepada mahasiswa hukum. Selain itu, pembahasan mengenai fungsi pengawasan, integritas antikorupsi, dan keterbukaan informasi relevan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), yang menekankan pentingnya lembaga publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Di sisi lain, keterlibatan DPRD dan akademisi dalam dialog tentang kebijakan publik mencerminkan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) yang mendorong kolaborasi antarlembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan kualitas legislasi.
Melalui kegiatan kunjungan ini, Program MIH UGM kembali menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan teori dan praktik hukum dalam kurikulum, mengasah kemampuan analitis mahasiswa, serta membangun kesadaran kritis terkait hubungan antara hukum, politik, dan demokrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses legislasi dan politik lokal, serta mempersiapkan mereka untuk berperan aktif dalam penguatan sistem hukum dan kelembagaan publik di Indonesia.
Penulis: Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM
