Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada melalui Departemen Hukum Agraria dan Lingkungan kembali menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan hukum dan lingkungan berkelanjutan dengan menyelenggarakan Seminar Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan bertajuk “Hukum Perpetaan yang Menjamin Kepastian Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dinamikanya di Indonesia” Jumat (9/5/2025). Acara ini dihadiri oleh mahasiswa program Magister Ilmu Hukum (MIH) dan mahasiswa S1 Fakultas Hukum serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seminar ini menghadirkan dua narasumber terkemuka: Prof. Dr. Cecep Subarya, M.Surv.Sc., ahli perpetaan, dan Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc., pakar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Seminar ini difasilitasi oleh moderator Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.
Prof. Cecep Subarya mengangkat pentingnya hukum perpetaan berbasis teknologi informasi geospasial dan kepastian hukum, dengan menyoroti dinamika sistem pemetaan nasional dari era Undang-Undang Pokok Agraria hingga implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP). Ia menegaskan bahwa perpaduan antara keakuratan teknis dan keabsahan hukum dalam perpetaan menjadi fondasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang adil, efisien, dan tidak menyesatkan secara spasial. Sementara itu, Prof. Akhmad Fauzi menjelaskan berbagai paradigma ekonomi sumber daya alam dari perspektif konservasi hingga bioekonomi, serta tantangan pengelolaan sumber daya bersama yang berisiko pada tragedy of the commons. Ia juga menyoroti permasalahan seperti ketimpangan distribusi manfaat SDA (commonize cost, privatize profit) dan lemahnya instrumen ekonomi dalam kebijakan SDA Indonesia.
Melalui seminar ini, Fakultas Hukum UGM tidak hanya mendorong penguatan kapasitas akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Seminar ini mendukung SDG 15 tentang Ekosistem Daratan melalui dorongan pada tata kelola lahan dan sumber daya berbasis data spasial yang akurat dan sah secara hukum. Di sisi lain, SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh tercermin dalam penekanan pada pentingnya kepastian hukum, transparansi, dan tata kelola yang adil dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, pembahasan mengenai konsumsi sumber daya yang bijak dan tidak eksploitatif juga mendukung SDG 12 tentang Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab. Lebih lanjut, pemikiran tentang integrasi kebijakan bioekonomi dan penggunaan indikator lingkungan seperti analisis citra satelit malam hari mencerminkan kontribusi pada SDG 13 terkait Penanganan Perubahan Iklim serta SDG 7 mengenai Energi Bersih dan Terjangkau.
Kegiatan ini menjadi refleksi bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan semata-mata persoalan teknis atau ekonomi, melainkan juga persoalan hukum yang memerlukan kepastian, integritas data, dan pendekatan berkelanjutan. Dengan semangat ini, Fakultas Hukum UGM terus berkomitmen menjadi pusat kajian kritis dan konstruktif dalam merespons tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Melalui forum ini, Fakultas Hukum UGM menunjukkan peran aktifnya dalam membentuk generasi pemikir hukum dan pembuat kebijakan yang sadar akan pentingnya ilmu spasial dan pendekatan ekonomi lingkungan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam Indonesia.
Penulis: Pengelola Magister Ilmu Hukum
