Diskusi Kelompok Forum Sukses Menjelajahi Prosedur Pelantikan dan Pemberhentian Presiden Kerja Sama MPR RI dengan Fakultas Hukum UGM

Yogyakarta, 30 Agustus 2023 – Sebuah Diskusi Kelompok Forum (FGD) yang mencerahkan mengenai kompleksitas Tata Cara Pelantikan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden secara bersama-sama diselenggarakan oleh Kelompok I Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Acara ini berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2023, dari pukul 09.00 hingga 13.00 WIB, di Ruang Krakatau, Hyatt Regency Yogyakarta.

Sejumlah 21 peserta, termasuk ahli hukum tata negara terkemuka dan Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI berkumpul untuk membongkar materi konstitusi yang signifikan ini. Fakultas Hukum UGM sendiri mengirimkan narasumber sebagai berikut :

– Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M.

– Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

– Dr. Mahaarum Kusuma Pertiwi, S.H., M.A., M.Phil.

– Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D.

– Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

Acara dibuka oleh sambutan dan pengenalan Badan Pengkajian MPR RI sebagai alat kelengkapan yang bertugas untuk mengevaluasi dan mengkaji isu dan permasalahan mengenai ketatanegaraan Indonesia oleh Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. selaku Ketua Kelompok I Badan Pengkajian MPR RI. Dilanjutkan dengan sambutan dari Drs. Heribertus Jaka Triyana, S.H., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Sistem Informasi yang disambung dengan pemaparan materi dari para narasumber.

Setelah pemaparan materi, sebagai agenda utama, diskusi terbuka dan tanya jawab interaktif terjadi antara narasumber dan anggota FGD. Acara ini mengumpulkan pandangan yang bervariasi, pertanyaan yang mendasar, dan analisis cermat tentang kerangka konstitusi Indonesia, kompleksitas pelantikan dan pemberhentian presiden, serta dampak transformatif dari amandemen terhadap Konstitusi 1945. Eksplorasi akademis ini tanpa keraguan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai paradigma ketatanegaraan Indonesia yang terus berkembang.

Kegiatan ini menjadi bentuk perwujudan Fakultas Hukum UGM terhadap ketiga nilai Tri Dharma perguruan tinggi, baik pendidikan, penelitian, bahkan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, diskusi akademik bersama Lembaga dan instansi, juga merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada nilai kedua yaitu Pendidikan Berkualitas dan nilai ke 17 yaitu Kemitraaan untuk Mencapai Tujuan.

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top