Dengan bangga kami umumkan bahwa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) secara resmi telah menjadi Anggota Institusional Inti dari Asian Corporate Law Forum (ACLF)!
Didirikan pada tahun 2023 dan bekerja sama dengan European Corporate Governance Institute (ECGI), ACLF berfungsi sebagai pusat utama untuk beasiswa hukum dan tata kelola perusahaan di Asia. Forum ini kini menyatukan sebelas fakultas hukum terkemuka di kawasan ini, menciptakan ruang kolaborasi akademik untuk penelitian dan gagasan terkini.
Sebagai salah satu sekolah hukum terkemuka di Indonesia, UGM berkomitmen untuk memajukan beasiswa hukum dan tata kelola perusahaan, baik di Indonesia maupun di seluruh Asia. Dengan peran penting Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat dan salah satu ekonomi terbesar di dunia, UGM bersemangat untuk membawa perspektif Indonesia dalam diskusi-diskusi mengenai tata kelola perusahaan yang sangat penting di kawasan ini.
Kami sangat antusias menjadi bagian dari jaringan yang terhormat ini dan berharap dapat berinteraksi dengan akademisi dari seluruh wilayah di Konferensi ACLF 2025 yang akan diselenggarakan oleh Universitas Chulalongkorn pada 24-26 Maret. Sampai jumpa di Bangkok!
Keanggotaan Fakultas Hukum UGM dalam Asian Corporate Law Forum (ACLF) juga selaras dengan beberapa tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), terutama SDG 16: Peace, Justice, and Strong Institutions serta SDG 17: Partnerships for the Goals. Dengan bergabung dalam ACLF, UGM turut berkontribusi dalam penguatan tata kelola perusahaan yang transparan, adil, dan berkelanjutan di tingkat regional, mendukung pembentukan institusi hukum yang lebih kuat dan berintegritas. Selain itu, kolaborasi dengan fakultas hukum terkemuka di Asia mendorong pertukaran pengetahuan dan penelitian yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam aspek kebijakan hukum dan ekonomi yang berkeadilan. Keikutsertaan UGM dalam forum ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat kemitraan global dan akademik demi pembangunan hukum yang lebih inklusif dan progresif di Asia.
