Pada 26 Juli 2022, Penyuluhan Hukum dilakukan di Balai Kalurahan Maguwoharjo. Penyuluhan yang diikuti oleh Perangkat Desa Maguwoharjo ini mengangkat topik Mediasi Pertanahan dan Perubahan Status Tanah. Secara umum narasumber menjelaskan mengenai aspek-aspek hukum penguasaan tanah di DIY. Rancangan Pergub yang baru akan membantu pemerintah desa agar tidak terbebani dengan urusan pergantian tanah desa. Selain itu, narasumber juga memberikan materi mengenai pertanahan nasional. Jika suatu tanah, meskipun itu hak milik, dapat diambil oleh negara untuk kepentingan umum dengan cara yang baik dan tidak sewenang-wenang (ganti rugi) menurut peraturan UU.