Sebagai salah satu inisiasi dalam meningkatkan kesadaran hukum Kalurahan sebagai entitas pemerintahan terdekat dengan masyarakat, Program talkshow Pro Justicia yang disiarkan melalui saluran TVRI Yogyakarta mengangkat tema “Sinergi PKBH UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY dalam Mewujudkan Kalurahan Sadar Hukum melalui Program Suluh Praja dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Kalurahan”. Siaran yang ditayangkan pada Selasa (10/2/2026) ini merupakan hasil kolaborasi antara TVRI Yogyakarta dan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), dengan dukungan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Program ini menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat, sebagai wujud komitmen menghadirkan kontribusi yang unggul, berdampak, dan bermakna bagi publik.
Siaran Pro Justicia dimulai pada pukul 15.00 WIB dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang. Hadir sebagai pembicara Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi FH UGM serta Arif Raharjo, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam siaran tersebut, Arif Raharjo selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DIY menjelaskan inisiasi dibentuknya program Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja sebagai salah satu upaya pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya Perangkat Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan Hukum Datun Suluh Praja menjadi salah satu program unggulan yang menyentuh akar rumput permasalahan hukum masyarakat di berbagai bidang. Isu dijaring secara bottom up berdasarkan kebutuhan Kalurahan dan menghadirkan Akademisi ahli di bidangnya.
“Kolaborasi ini sudah berjalan lebih dari lima tahun sejak tahun 2021 dan telah menunjukkan eksistensinya dalam memberikan keberdampakan kepada Kalurahan,” tutur Profesor Jaka Triyana sembari menceritakan konsistensi perkembangan program Datun Suluh Praja dalam membangun Kalurahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selain itu, FH UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY berkolaborasi mendorong lahirnya Peraturan Kalurahan yang selaras dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat melalui program Pendampingan Pembentukan Peraturan Kalurahan. Adanya program ini juga turut mendukung peran lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketertiban umum, sekaligus mendorong lahirnya kelurahan yang sadar hukum.
Melalui pendekatan edukatif, aplikatif, dan partisipatif, kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan produk hukum Kalurahan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan Kalurahan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin ke-16 untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang damai dan inklusif, memberikan akses terhadap keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif dan akuntabel di semua tingkatan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari penguatan kolaborasi antara institusi pendidikan, media, dan aparat penegak hukum sebagai bentuk implementasi poin ke-17 SDGs tentang kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan pendekatan yang partisipatif dan edukatif seperti ini, diharapkan semangat membangun keadilan dapat tumbuh dengan skala yang lebih luas.
Penulis: Meirhina Elnanda Puan Bidari (PKBH)
