Seminar Hibrida FH UGM Bahas Hak atas Pembangunan dan Keadilan Sosial dalam Pengadaan Tanah

Selasa (3/9/2024), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM menyelenggarakan seminar hibrida yang mengangkat tema tentang hak atas pembangunan dan keadilan sosial dalam kebijakan pengadaan tanah. Penyelenggaraan seminar ini berkolaborasi dengan PANDEKHA (Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia); Departemen Hukum Administrasi Negara (HAN) FH UGM, dan Komisi Nasional (Komnas) HAM. Seminar ini menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka, antara lain Prabianto Mukti Wibowo, Richo Andi Wibowo, Maria SW Sumardjono, dan Embun Sari. 

Prabianto Mukti Wibowo menjelaskan bahwa dalam kepemilikan tanah sering kali digunakan pendekatan positivisme. Pendekatan ini hanya memperhatikan hukum dari segi peraturan perundang-undangan, tanpa melihat penerapannya di lapangan. Ia juga menyoroti bahwa UU 2/2023 tentang asas keterbukaan belum sepenuhnya diterapkan. 

Sementara itu, Richo Andi Wibowo mengidentifikasi tiga masalah utama dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu penurunan asas kehati-hatian, lemahnya pengawasan masyarakat, dan pengawasan peradilan yang kurang efektif. Maria SW Sumardjono menambahkan bahwa Social Impact Assessment (SIA) sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Embun Sari melanjutkan dengan menjelaskan bahwa pengadaan tanah sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa kompensasi untuk pengambilalihan tanah harus sesuai dengan besaran hak yang diambil.

Lebih lanjut, penyelenggaraan seminar ini ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai:  (a) Dampak hak asasi manusia atas kebijakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum ekses-ekses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (non-PSN) berdasarkan UU No 2 Tahun 2012; (b) Proyek Strategis Nasional (PSN), kemudahan yang diberikan, dan dampaknya terhadap perlindungan HAM masyarakat; (c) SIA sebagai instrumen untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dan (d) komitmen pemerintah untuk menjamin hak atas pembangunan melalui penerapan SIA. 

Seminar hibrida ini diadakan baik secara daring melalui platform FH UGM maupun secara luring melalui streaming di kanal Youtube Kanal Pengetahuan FH UGM, yang dapat diakses di tautan: https://www.youtube.com/live/61GUr670rP0?si=zXOq6KCUVJFNSfSa. Total peserta yang mengikuti acara ini, baik secara daring maupun luring, mencapai sekitar 2.000 orang.

Penulis: Markus Togar Wijaya (LSJ FH UGM)

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM Selenggarakan Hearing Efisiensi Anggaran Bersama LO/LSO

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan pertemuan bertajuk “Hearing Efisiensi Anggaran Fakultas Hukum” sebagai tindak lanjut atas Permohonan Kejelasan Dampak Efisiensi yang diajukan …

Halalbihalal 2025 Departemen Hukum Perdata: Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Antardosen

Kamis, (17/4/2025), acara Halalbihalal yang digelar oleh Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menandai momen kebersamaan tanpa formalitas yang berlangsung penuh kehangatan dan …

UGM Bersinergi dengan doctorSHARE dan Dinas Kesehatan Anambas: Kolaborasi Pengabdian Masyarakat melalui Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan II

Rabu, (16/4/2025), pukul 14.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat koordinasi secara daring …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) mengadakan pertemuan bertajuk “Hearing Efisiensi Anggaran Fakultas Hukum” sebagai tindak lanjut atas Permohonan Kejelasan Dampak …

Kamis, (17/4/2025), acara Halalbihalal yang digelar oleh Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, menandai momen kebersamaan tanpa formalitas yang berlangsung …

Rabu, (16/4/2025), pukul 14.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat …

Kamis, (10/4/2025) pukul 10.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan kegiatan …

Scroll to Top