Sejumlah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM Ikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas DIY

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/09/24). 

Dalam rapat tersebut, hadir beberapa dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM yang dipercaya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris. Hal itu juga menjadi tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kanwil Kemenkumham DIY.  

Beberapa dosen yang hadir meliputi Dr. Hartini, S.H., M.Si dan Nailul Amani, S.H., M. H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulonprogo; Dr. Murti Dewi, S.H., M. Hum dan Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul; Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunung Kidul; Dr. Antari Innaka T, S.H., M. Hum selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman serta R. Sumendro S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Majelis Kehormatan Notaris yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dan Dwi Haryati, S.H., M.H.

Kegiatan rapat digelar di Alana Hotel & Convention Centre, dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna Mewujudkan Kepatuhan Notaris terhadap UUJN serta Kode Etik Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Adanya kegiatan tersebut diharapkan segenap anggota dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. 

Acara ini turut menjadi momen penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis:Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Berita Terbaru

Diskusi Publik PANDEKHA FH UGM Bahas Dinamika Reformasi TNI, Hubungan Sipil-Militer, dan Tantangan Demokrasi Indonesia

Jumat (14/11/2025), Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) bersama Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas …

FH UGM Selenggarakan Workshop Pengelolaan di Lingkungan Fakultas untuk Wujudkan Kampus yang Lebih Berkelanjutan

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Sampah yang diikuti oleh tenaga kependidikan (tendik), mahasiswa, dan petugas kebersihan (cleaning service), Jumat (14/11/2025). …

Fakultas Hukum UGM Wujudkan Kampus Inklusif Melalui Fasilitas Ramah Disabilitas

Sebagai wujud nyata komitmennya dalam menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, nyaman, dan berkeadilan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menghadirkan video dokumenter bertajuk “Fakultas …

Scroll to Top