Sejumlah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM Ikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas DIY

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/09/24). 

Dalam rapat tersebut, hadir beberapa dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM yang dipercaya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris. Hal itu juga menjadi tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kanwil Kemenkumham DIY.  

Beberapa dosen yang hadir meliputi Dr. Hartini, S.H., M.Si dan Nailul Amani, S.H., M. H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulonprogo; Dr. Murti Dewi, S.H., M. Hum dan Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul; Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunung Kidul; Dr. Antari Innaka T, S.H., M. Hum selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman serta R. Sumendro S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Majelis Kehormatan Notaris yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dan Dwi Haryati, S.H., M.H.

Kegiatan rapat digelar di Alana Hotel & Convention Centre, dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna Mewujudkan Kepatuhan Notaris terhadap UUJN serta Kode Etik Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Adanya kegiatan tersebut diharapkan segenap anggota dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. 

Acara ini turut menjadi momen penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis:Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Berita Terbaru

UGM Bersinergi dengan doctorSHARE dan Dinas Kesehatan Anambas: Kolaborasi Pengabdian Masyarakat melalui Rumah Sakit Kapal dr. Lie Dharmawan II

Rabu, (16/4/2025), pukul 14.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat koordinasi secara daring …

Penguatan Peran Akademisi dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sosialisasi Hibah Pengabdian FH UGM Tahun 2025

Kamis, (10/4/2025) pukul 10.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan kegiatan Sosialisasi Program Hibah …

Dosen Fakultas Hukum UGM menjadi Narasumber dalam Pelatihan Dasar Mengenai Lembaga Keuangan Syariah bagi Pegawai LAPS SJK

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menggelar pelatihan dasar mengenai Lembaga Keuangan Syariah bagi para pegawai dan pengurusnya Kamis, (10/4/2025). Pelatihan ini …

Rabu, (16/4/2025), pukul 14.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan rapat …

Kamis, (10/4/2025) pukul 10.00 WIB, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Unit Kerja Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) mengadakan kegiatan …

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menggelar pelatihan dasar mengenai Lembaga Keuangan Syariah bagi para pegawai dan pengurusnya Kamis, …

LATAR BELAKANG Halo, Sobat Justicia! Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Angkatan …

Scroll to Top