Sejumlah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM Ikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas DIY

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/09/24). 

Dalam rapat tersebut, hadir beberapa dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM yang dipercaya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris. Hal itu juga menjadi tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kanwil Kemenkumham DIY.  

Beberapa dosen yang hadir meliputi Dr. Hartini, S.H., M.Si dan Nailul Amani, S.H., M. H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulonprogo; Dr. Murti Dewi, S.H., M. Hum dan Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul; Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunung Kidul; Dr. Antari Innaka T, S.H., M. Hum selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman serta R. Sumendro S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Majelis Kehormatan Notaris yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dan Dwi Haryati, S.H., M.H.

Kegiatan rapat digelar di Alana Hotel & Convention Centre, dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna Mewujudkan Kepatuhan Notaris terhadap UUJN serta Kode Etik Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Adanya kegiatan tersebut diharapkan segenap anggota dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. 

Acara ini turut menjadi momen penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis:Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM, LPKA Kelas II Yogyakarta, Dan RRI PRO 2 Yogyakarta Siarkan Edukasi Publik Tentang Hak Asasi Anak Berhadapan Dengan Hukum

 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), melalui Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) bersama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan Radio …

Progam Pascasarjana Fakultas Hukum UGM Luluskan 89 Wisudawan

Program Pascasarjana menyelenggarakan kegiatan Pelepasan Wisudawan Pascasarjana Periode II Tahun Akademik 2025/2026 pada Rabu (21/1/2026). Sebanyak 89 wisudawan dari enam program studi magister secara resmi …

Soroti Eksistensi Ketentuan Pidana dalam Program ASI Eksklusif, Tisa Windayani Raih Gelar Doktor di FH UGM

Tisa Windayani, mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PDIH FH UGM), resmi menyandang gelar doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul …

Scroll to Top