Sejumlah Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM Ikuti Rapat Koordinasi Majelis Pengawas DIY

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil Kemenkumham DIY) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Notaris Se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (24/09/24). 

Dalam rapat tersebut, hadir beberapa dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM yang dipercaya sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, serta Majelis Kehormatan Notaris. Hal itu juga menjadi tindak lanjut kerja sama antara Fakultas Hukum UGM dan Kanwil Kemenkumham DIY.  

Beberapa dosen yang hadir meliputi Dr. Hartini, S.H., M.Si dan Nailul Amani, S.H., M. H selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Kulonprogo; Dr. Murti Dewi, S.H., M. Hum dan Dr. Destri Budi Nugraheni, S.H., M.S.I. selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Bantul; Dr. Yulkarnain Harahab, S.H., M.Si selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Gunung Kidul; Dr. Antari Innaka T, S.H., M. Hum selaku anggota Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman serta R. Sumendro S.H., Heri Sabto Widodo, S.H., dan Dr. jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. selaku anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat tersebut turut dihadiri Majelis Kehormatan Notaris yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si. dan Dwi Haryati, S.H., M.H.

Kegiatan rapat digelar di Alana Hotel & Convention Centre, dengan mengangkat tema “Penguatan Peran Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah guna Mewujudkan Kepatuhan Notaris terhadap UUJN serta Kode Etik Notaris di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Adanya kegiatan tersebut diharapkan segenap anggota dapat menjalankan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris berdasarkan UUJN serta Kode Etik Notaris. 

Acara ini turut menjadi momen penting untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah, notaris, dan akademisi dalam penegakan hukum di Indonesia, yang sejalan dengan Poin 17 SGDs yaitu Kerja Sama untuk Meraih Tujuan.

Penulis:Pengelola Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UGM

TAGS :  

Berita Terbaru

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan Mahkamah KonstitusiYogyakarta, 31 …

Eksaminasi Publik Putusan MA soal Suku Awyu: Sorotan atas Keadilan Substantif, Hak Adat, dan Krisis Ekologis Papua

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 K/TUN/LH/2024 atas Kasus …

Diskusi PANDEKHA FH UGM Soroti Urgensi Serikat Pekerja dalam Era Deregulasi

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik ke Ruang Akademik: …

CALL FOR PAPER Konferensi Nasional Hukum Bisnis dan Kenegaraan 2025Keluarga Mahasiswa Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan (KMMH) Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada bekerjasama dengan …

Jumat (2/05/2025), Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) FH UGM, Greenpeace Indonesia, dan Pusaka Bentala Rakyat menggelar, “Eksaminasi Publik Putusan 458 …

Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PANDEKHA FH UGM) sukses menggelar diskusi publik bertajuk “Dari Ruang Publik …

Fakultas Hukum UGM melalui mahasiswa S2 Program Studi Magister Hukum Kesehatan, dan Unit Kerja Pusat Konsultasi Bantuan Hukum (PKBH) telah sukses melaksanakan …

Scroll to Top