Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Ngentakrejo: Memahami Hukum untuk Masyarakat yang Berdaya

Senin (26/02/2024) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) dan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan penyuluhan hukum Suluh Praja di Kalurahan Ngentakrejo, Kulon Progo. Acara ini dihadiri oleh sejumlah warga masyarakat dan dipimpin oleh Kepala Desa, Sumardi, yang memberikan sambutan pembukaan.

Dalam acara ini, Kejaksaan Tinggi DIY menyampaikan materi tentang fungsi dan tupoksi Kejati DIY serta alur pelaporan kepada Kejaksaan Tinggi DIY. Sementara itu, Dr. Agus Sudaryanto, S.H., M.Si. dari FH UGM menjelaskan peraturan tentang tanah kas desa sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Keistimewaan. Di sini terungkap bahwa regulasi terkait tanah harus disertifikasi dan dikoordinasikan dengan pemerintah desa. Selanjutnya ada pemaparan tentang hukum waris Islam oleh Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M.. Pemaparan ini juga menjadi bagian penting dalam penyuluhan hukum kali ini. Dalam sesi tanya jawab, masyarakat dapat mengajukan berbagai pertanyaan terkait dengan tanah dan waris, termasuk masalah tanah tenggelam atau wedi kengser. Para narasumber memberikan jawaban yang informatif, mengedepankan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan menekankan pentingnya memahami peraturan yang berlaku.

Pembahasan dalam acara ini memberikan kontribusi terhadap pencapaian berbagai Sustainable Development Goals (SDGs), poin 11 yaitu Pemukiman dan Perkotaan yang Berkelanjutan, dengan memberikan pemahaman terhadap regulasi terkait tanah, serta poin 16 yaitu Keadilan dengan mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka.

“Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Ngentakrejo adalah langkah konkret dalam memberdayakan masyarakat melalui pemahaman hukum yang lebih baik. Kami berharap acara ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari,” kata perwakilan dari FH UGM.

Acara ini menegaskan komitmen FH UGM dan Kejaksaan Tinggi DIY dalam mendukung pembangunan hukum yang berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.

Penulis : Pramita Putri Rahmadhani

TAGS :  

Berita Terbaru

Dua Mahasiswa UGM Raih Beasiswa ke Leiden Belanda, Belajar Kembangkan Riset Sosio Legal

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program Erasmus+ International Credit …

Diskusi Pentingnya Proses Demokrasi Dalam Internal Partai Politik, FH UGM Bersama Kemenkumham Gelar Studium Generale

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal …

Fakultas Hukum UGM Raih Kenaikan Peringkat dalam QS by Subjects 2024

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum UGM berhasil bergerak …

Dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2020, Alfatania Sekar Ismaya dan Raihan Khrisna Amalia, berhasil meraih beasiswa penuh untuk program …

Keberadaan partai politik (parpol) sebagai institusi dalam demokrasi berfungsi untuk menjembatani berbagai kepentingan antar warga negara maupun antara warga negara dengan lembaga-lembaga …

Sebuah pencapaian bagi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dalam QS World University Rankings (WUR) by Subject. Di tahun 2024 ini, Fakultas Hukum …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar penyuluhan hukum bertajuk Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemahaman Hukum Transaksi Adat untuk Mendukung Tujuan Pembangunan …

Scroll to Top