Penyuluhan Hukum Suluh Praja di Kalurahan Kemadang: Mendalami Pentingnya Peraturan Kalurahan Sebagai Pondasi Keberlanjutan Kalurahan

Rabu (28/02/2024) Fakultas Hukum UGM bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kejati DIY) telah sukses menyelenggarakan penyuluhan hukum bertajuk “Suluh Praja” di Balai Kalurahan Kemadang, Kabupaten Gunungkidul. Penyuluhan hukum bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada perangkat kalurahan terhadap permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam ranah kalurahan.

Acara dihadiri oleh seluruh perangkat kalurahan hingga mencapai tiga puluh peserta. Suluh Praja kali ini mengangkat tema “Peraturan Kalurahan” yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara teoritis maupun praktis tentang peraturan kalurahan.

Acara dimulai pada pukul 10.00 WIB yang diawali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya secara bersama. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kalurahan Kemadang. Kejati DIY memberikan pengantar serta pemaparan materi tentang tugas, pokok, dan fungsi bidang perdata dan tata usaha negara yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemaparan materi lalu dilanjutkan oleh narasumber dari Fakultas Hukum UGM, yakni Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralippu, S.H., LL.M. selaku Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. Materi yang disampaikan mengangkat tema “Peraturan Kalurahan”. Pemaparan materi oleh Andi Sandi menjelaskan terkait dengan eksistensi peraturan kalurahan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, teknis dan pedoman umum pembentukan peraturan perundang-undangan, serta pentingnya peraturan kalurahan dalam keberlanjutan kalurahan.

Pelaksanaan Suluh Praja ditujukan sebagai perwujudan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs) khususnya implementasi SDG poin 16 yang menekan adanya perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh . Selain itu, SDG Poin 16 dapat terwujud dengan memperkuat peran pemerintah yang akuntabel, efektif, serta transparan di semua tingkatan, serta menegakkan undang-undang dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan tanpa adanya diskriminasi.

Penyuluhan berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan antusiasme para pamong kalurahan untuk berdiskusi dengan para narasumber. Harapannya, penyuluhan ini dapat mendorong pemerintah kalurahan dalam meningkatkan kelembagaan Pemerintah Kalurahan Kemadang yang lebih tangguh dan akuntabel.

Penulis : Aqilah Adriani Putri

TAGS :  

Berita Terbaru

FH UGM dan Babinkum TNI Gelar Bimtek Orditur Militer, Fokus pada Penegakan Hukum dan Koneksitas

Kamis (19/6/2025), telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Bimbingan Teknis Profesi Orditur Militer Tahun Ajaran 2025”. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi penguatan kualitas sumber …

Delegasi FH UGM Raih Juara 1 dan Best Speaker di Airlangga Law Competition 2025

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Airlangga Law Competition (ALC) 2025. Selain itu juga berhasil meraih penghargaan Best Speaker …

Selangkah Lebih Dekat dengan Proses Legislasi PBB, Mahasiswi FH UGM Menyuarakan Suara Anak Muda dalam Perjuangan Mitigasi Perubahan Iklim

Salsalina Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, menjadi delegasi di ECOSOC Youth Forum 2025. Forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di …

Kamis (19/6/2025), telah berlangsung kegiatan Penyuluhan Hukum bertajuk “Bimbingan Teknis Profesi Orditur Militer Tahun Ajaran 2025”. Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi …

Delegasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada berhasil meraih Juara 1 Lomba Debat Airlangga Law Competition (ALC) 2025. Selain itu juga berhasil meraih …

Salsalina Larasati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, menjadi delegasi di ECOSOC Youth Forum 2025. Forum ini diselenggarakan oleh Perserikatan …

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi tuan rumah kegiatan Sound of Justice 2025 Goes to Campus, sebuah seminar interaktif yang diselenggarakan …

Scroll to Top